Tarik Tunai KJP Plus Kemunduran

Nur Azizah    •    Jumat, 08 Jun 2018 10:46 WIB
kjp plus
Tarik Tunai KJP Plus Kemunduran
KJP Plus ilustrasi - MI/Angga Yuniar.

Jakarta: Pemprov DKI Jakarta baru-baru ini menyalurkan KJP Plus ke 124.969 penerima baru dan siswa lama untuk tahun ajaran 2018-2019. Berbeda dengan KJP, KJP Plus dapat dicairkan dalam bentuk dana bantuan secara tunai.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, uang tunai dapat digunakan untuk ongkos sekolah, uang saku, hingga tambahan biaya les. 

Namun, kebijakan ini menuai kontroversi. Pasalnya, penarikan secara tunai rawan disalahgunakan.

Anggota Komisi D DPRD DKI, Steven Setiabudi Musa mengatakan, pengambilan secara nontunai dilakukan lantaran kacaunya sistem tunai di awal program KJP. Saat itu, pengunaan KJP banyak diselewengkan.

(Baca juga: Pemegang KJP Bisa Beli Ikan dan Susu Murah)

"Waktu periode pertama KJP itu kan semrawut, banyak yang ngambil tunai dan tidak terkontrol. Bahkan ada kuitansi karaoke, bengkel. Nah, ketakutan kita hal itu akan terjadi lagi. Ketika ada tunai jadi pemakaian yang tidak tepat sasaran," kata Steven saat dihubungi, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Juni 2018.

Steven menilai pemberlakuan sistem tunai merupakan kemunduran. Menurutnya, KJP milik Anies-Sandi sama halnya dengan KJP milik Jokowi-Ahok.

"Sebenarnya itu bukan plus. Sama saja. Malah penurunan itu. Seharusnya kita kembali lagi kenapa itu tidak bisa ditunaikan," tandas dia. 

Sementara itu, Sandiaga tak dapat menjawab dengan lugas terkait pengawasan tarik tunai KJP Plus. Ia hanya mengatakan, semua masyarakat harus sama-sama mengawasi.

"Jadi kita ingin semuanya mengawasi. Masyarakat sekitarnya mengawasi. Jangan sampai porsi tunai ini malah dipakai untuk hal-hal yang konsumtif," pungkas dia.




(REN)