Anies belum Terima Surat Balasan BPN

Nur Azizah    •    Kamis, 11 Jan 2018 09:16 WIB
reklamasi teluk jakarta
Anies belum Terima Surat Balasan BPN
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Medcom.id/Nur Azizah

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku belum menerima surat balasan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil terkait permintaan pembatalan hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi Teluk Jakarta. Sofyan meminta
Pemprov DKI menempuh jalur hukum untuk membatalkan HGB.

"Saya tunggu suratnya dulu," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 10 Januari 2018. 

Selasa, 9 Januari 2018 Anies mengirim surat kepada Sofyan untuk mencabut dan menghentikan penerbitan HGB. Alasannya, tidak ada Perda Zonasi terkait reklamasi.

"Dari situ saja kita sudah tahu bagaimana bisa mengatur lahan-lahannya kalau Perdanya saja belum ada. Jadi zona ini dipakai untuk apa kalau belum ada aturannya. Itu sebabnya saya bilang ditiadakan dulu sampai ada Perda," ujar dia.

Anies mengaku bakal menyiapkan revisi Raperda. Setelah menjadi Perda maka HGB akan terbit.

 "Nah itu urutan yang benar," imbuh dia. 

Kamarin, Sofyan Djalil menolak permohonan Anies terkait penundaan dan pembatalan seluruh HGB pulau reklamasi C, D, dan G. Sofyan menegaskan penerbitan HGB di atas Hak Pengelolaan (HPL) Pulau D dilaksanakan atas permintaan Pemda DKI Jakarta dan sesuai dengan ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku. 

(Baca juga: Pembatalan HGB Pulau Reklamasi Rentan Gugatan)

"Oleh karena itu tidak dapat dibatalkan dan berlakulah asas presumtio justae causa atau setiap tindakan administrasi selalu dianggap sah menurut hukum sehingga dapat dilaksanakan seketika sebelum dapat dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim yang berwenang sebagai keputusan yang melawan hukum," kata Sofyan dalam sebuah jumpa pers di sela-sela Rapat Kerja Nasional 2018 Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Hotel Grand Sahid Jakarta, Rabu, 10 Januari 2018. 

Menurut dia korespondensi yang dikirimkan Anies tidak bersifat non retroaktif atau apa yang sudah diperjanjikan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Keputusan di masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama tersebut juga berlaku ke depan. 

"Apabila asas nonretroaktif diterapkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum," imbuh dia. 

(Baca juga: Kepala BPN Tegaskan HGB Pulau Reklamasi tak Bisa Dibatalkan)

Adapun Pulau C dan D telah memiliki Gak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Pengelolaan sedangkan Pulau G masih menunggu persetujuan Pemprov DKI. 

Surat tersebut tertanggal 29 Desember 2017 dengan nomor 2373/-1.794.2. Surat bertanda tangan Anies Baswedan.  Dalam surat tersebut tertulis bahwa kajian dimaksud perlu dilakukan sehubungan dengan adanya berbagai masukan dari para ahli dan sebagian masyarakat, bahwa sejauh ini dalam review awal telah ditemukan dampak buruk dari kebijakan ini dan indikasi atau dugaan cacat prosedur dalam pelaksanaan reklamasi.

"Tanpa adanya rancangan peraturan daerah tersebut (rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara dan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) maka tidak ada pengaturan dari kegiatan yang dilakukan di atas lahan-lahan hasil reklamasi," sebagaimana tertulis dalam surat tersebut.

(Baca juga: Anies Siap Hadapi Risiko Penarikan HGB Pulau Reklamasi)




(REN)

Eks Koruptor Wa Ode Nurhayati Ikut Pembahasan KTP-el

Eks Koruptor Wa Ode Nurhayati Ikut Pembahasan KTP-el

2 days Ago

Nurhayati yang saat itu masih duduk di Komisi II DPR bahkan mengetahui poin-poin pembahasan meg…

BERITA LAINNYA