Tujuh Anggota TGUPP bidang Harmonisasi Ditetapkan

Nur Azizah    •    Rabu, 10 Jan 2018 16:28 WIB
tim gubernur anies-sandi
Tujuh Anggota TGUPP bidang Harmonisasi Ditetapkan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. ANT/Galih Pradipta.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno telah menetapkan tujuh anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang Harmonisasi dan Regulasi. Ketujuh anggota tersebut memiliki latar belakang yang berbeda.

TGUPP bidang Harmonisasi dan Regulasi terdiri dari Rikrik Rizkiyana, seorang advokat sosial entrepreneur. Lalu, Djohermansyah Johan seorang ahli pemerintahan dan otonomi daerah. 

Djohermansyah merupakan guru besar IPDN dan bekas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri pada tahun 2010-2014.

Ada juga Fitriyani A Syarif, ahli perundang-undangan Universitas Indonesia. Dia juga menjabat sebagai Kepala Badan Legislasi dan Kepala Layanan Hukum Pusat Administrasi UI.

Anggota keempat adalah ahli hukum tata negara Mustofa Fakhri. Mustofa merupakan Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara UI dan staf ahli MPR RI.

Kemudian Aria Suyudi, seorang peneliti senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Dia juga dikenal sebagai ahli hukum perdata dan perdagangan internasional.

Anggota berikutnya adalah Sri Rahayu mantan Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta dan Benny Pamungkas.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, penentuan TGUPP bidang Harmonisasi dan Regulasi baru rampung kemarin. 

"Mereka benar, akan menjadi TGUPP Harmonisnya," kata Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 10 Januari 2018.

Saefullah belum bisa menjawab kapan TGUPP bidang Ekonomi Pembangunan dan Pesisir akan selesai. Ia mengaku tak tahu tentang hal itu.

"Yang dua lagi belum tahu. Itu Pak Anies yang tahu. Kadang-kadang dikasih tahunya tiba-tiba," imbuh dia.

Saefullah berharap TGUPP bidang Harmonisasi dan Regulasi bisa membantu Anies-Sandi dalam membuat peraturan daerah. 

"Misalnya kita mau membuat Perda Perpasaran, terus hubungannya dengan perda lain bertabrakan apa enggak, kemudian aturan nasional gimana. Di luar negeri saja ada menteri urusan regulasi ya," kata Saefullah.



(DRI)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA