Sandi 'Haramkan' Pengambilan Air Tanah secara Ilegal

Sunnaholomi Halakrispen    •    Rabu, 14 Mar 2018 12:26 WIB
air tanah
Sandi 'Haramkan' Pengambilan Air Tanah secara Ilegal
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kiri) meninjau stadion akuatik di kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Foto: Antara/Sigid Kurniawan.

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno 'mengharamkan' pengambilan air tanah secara ilegal. Pasalnya, aksi itu bisa mengakibatkan penurunan permukaan tanah. 

"Kita semua ingin memulai suatu gerakan. Kita eliminasi penggunaan air tanah," kata Sandi di kantornya, Rabu, 14 Maret 2018.

Untuk menggali sumur air sendiri, warga harus memiliki surat izin pengambilan air bawah tanah (SIPA). Surat didapat bila warga memenuhi beberapa syarat dari pemerintah setempat. 

Sementara itu, Sandi belum menyebutkan sanksi tegas yang akan diberikan kepada pelanggar ketentuan pengambilan air tanah. Saat ini, Pemprov DKI masih fokus pada pemeriksaan gedung yang diduga menyedot air tanah.

Menurut dia, pengurangan penggunaan air tanah ditujukan agar saluran air yang merata bagi seluruh warga Jakarta dapat tercapai pada 2030. Dia ingin tidak ada lagi warga yang mengambil air dari dalam bumi. 

Baca: Anies Buru Pengelola Gedung Tinggi Penyedot Air

Sandi menjelaskan tujuan itu bisa tercapai dengan pemasangan pipa air bersih serta pengelolaan air limbah. Apabila penghentian pengambilan air tanah teralisasi dengan baik, Sandi yakin muka tanah tidak akan turun lagi.

"Kita juga bisa menciptakan begitu banyak lapangan kerja dari segi konstruksi infrastruktur karena yang diperlukan kita adalah infrastruktur mikro. Bukan hanya infrastruktur besar yang hanya berpihak kepada golongan menengah ke atas, tapi yang menengah ke bawah," papar Sandi.

Pemenuhan infrastruktur mikro juga memiliki keterkaitan dengan air dan listrik. Ia percaya lima tahun ke depan hal tersebut akan terpenuhi.



(OGI)