Kebijakan Pemerintah DKI Mengkhawatirkan

Damar Iradat    •    Rabu, 15 Nov 2017 15:55 WIB
pembatasan sepeda motor
Kebijakan Pemerintah DKI Mengkhawatirkan
Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Darmaningtyas. Foto: ANT/Yudhi Mahatma

Jakarta: Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan aturan sangat mengkhawatirkan. Sebab, aturan kerap berubah setiap ganti kepemimpinan.
 
Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Darmaningtyas mencontohkan kebijakan transportasi DKI Jakarta yang tidak berkelanjutan. Rencana pencabutan aturan larangan sepeda motor di jalan protokol bisa menjadi preseden buruk.

Baca: Anies akan Hapus Larangan Motor di Ibu Kota

"Wacana tersebut dinilai menolak kebijakan sebelumnya yang sudah baik," kata Darmaningtyas saat ditemui usai Focus Group Discussion tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Koridor Sudirman-Thamrin di Jakarta, Rabu, 15 November 2017.
 
Darmaningtyas mengatakan, Pemerintah DKI seharusnya berkaca dari kota-kota besar yang melarang sepeda motor masuk jalan protokol. Padahal, pada masa kepemimpinan Sutiyoso, Pemprov DKI sudah membuat rancangan besar transportasi Ibu Kota yang dikenal dengan Pola Transportasi Makro (PTM).
 
Dalam PTM dirumuskan pengembangan transportasi yang bertumpu pada angkutan umum, baik berbasis rel maupun jalan, dalam hal ini kereta api dan bus.

Baca: Pelarangan Sepeda Motor Bisa Dikaji Tahun Depan 

"Yang berbasis rel itu, selain ada KRL Jabodetabek dan MRT, juga ada Light Rail Transit (LRT). Sedangkan yang berbasis bus itu diwujudkan dalam bentuk TransJakarta," ujarnya.
 
Menurut Darmaningtyas,  larangan sepeda motor di jalan protokol sudah tepat. Aturan tersebut sebagai langkah awal mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
 
"Yang dibatasi hanya sepeda motor, tapi juga mobil pribadi melalui electronic road pricing (ERP)," kata Darmaningtyas.
 



(FZN)