Dishub akan Survei Pemohon Surat Rekomendasi Kepemilikan Garasi

Nur Azizah    •    Kamis, 14 Sep 2017 13:05 WIB
pemilik mobil wajib punya garasi
Dishub akan Survei Pemohon Surat Rekomendasi Kepemilikan Garasi
Ilustrasi--Parkir liar di kawasan Kebon Kacang. Foto: MTVN/Ilham Wibowo

Metrotvnews.com, Jakarta: Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan melakukan survei langsung terhadap pemohon surat rekomendasi kepemilikan garasi. Survei akan dilakukan setelah Peraturan Gubernur terbit.

Wakil Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan, survei dilakukan untuk memastikan pemohon surat rekomendasi betul-betul memiliki garasi. Ia tak ingin pengaju hanya memanipulasi dokumen.

"Saat ini memang belum (survei) tapi nanti setelah petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya ada," kata Sigit saat dihubungi, Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2017.

Surat rekomendasi kepemllikan garasi hanya diberlakukan untuk warga yang hendak membeli kendaraan baru. Sementara, aturan untuk warga yang sudah memiliki kendaraan belum diatur.

"Nanti akan dibahas," imbuh dia. 

Sementara itu, penerbitan surat jaminan kepemilikan garasi bagi pemilik mobil harus melewati rekomendasi RT dan RW sebelum dikeluarkan Lurah. Bagi warga, RT, RW atau Lurah yang kedapatan memalsukan dokumen bisa dikenakan sanksi.

"Sanksi pemalsuan akan diatur di dalam Pergub. Memberikan keterangan palsu terhadap dokumen otentik akan dikenai pasal penipuan. Ada pidananya," kata dia.

(Baca juga: Pemalsu Rekomendasi RT/RW Bisa Dipidana)

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat meminta pengendara yang hendak membeli mobil melampirkan surat keterangan memiliki garasi.

"Begitu ada surat keterangan punya garasi, baru boleh punya mobil," kata Djarot.
 
Meskipun peraturan ini baru gencar disosialisasikan saat ini, Djarot mengatakan aturan tersebut sudah ditetapkan sejak lama, "Namun belum ditegakkan, maka itu perlu disosialisasikan," ujar mantan Wali Kota Blitar itu.
 
Aturan mengenai kewajiban memiliki garasi bagi pemilik mobil pribadi mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.




(REN)

Sidang Praperadilan Setnov Digelar 30 November

Sidang Praperadilan Setnov Digelar 30 November

13 minutes Ago

PN Jakarta Selatan mengagendakan sidang perdana gugatan praperadilan Ketua DPR Setya Novanto pa…

BERITA LAINNYA