Walau Ada HGB, Pulau D Belum Bisa Dibangun

Nur Azizah    •    Rabu, 30 Aug 2017 09:28 WIB
reklamasi teluk jakarta
Walau Ada HGB, Pulau D Belum Bisa Dibangun
Foto udara pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (11/5/2017). Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso

Metrotvnews.com, Jakarta: Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta masih digodok sampai saat. Tapi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara sudah mengeluarkan Hak Guna Bangunan untuk pulau D.

Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta M. Najib Taufieq mengatakan terbitnya HGB Pulau D berdasarkan perjalanan investasi yang sudah ditetapkan dalam Kepres tahun 1995. Najib menyampaikan setelah moratorium BPN tidak perlu lagi mengeluarkan HGB.

"Sekarang kita keluarkan, tapi mereka hanya pegang doang. Yang penting sudah punya HGB sambil menunggu Raperda dan moratorium selesai," kata Najib di kantor BPN DKI Jakarta, Jatibaru, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Agustus 2017.

Penundaan itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 354/ MenLHK/Setjen/ Kum.9/ 5/2016. SK tersebut memerintahkan semua pengembang pulau reklamasi menghentikan kegiatan pembangunan.

Baca: Ini Alasan BPN Terbitkan HGB Pulau D

Najib menyampaikan HGB tersebut bisa dimanfaatkan pengembang untuk meminjam uang ke bank. Dia mengklaim HGB sengaja disiapkan sebagai bentuk pelayanan.

"Kita sih hanya berikan kepastian hukum melalui hak guna itu. Tapi, sebelum Raperda itu selesai, mereka belum bisa bangun," ujar dia.

Raperda belum rampung dibahas, itu artinya belum ada ketentuan berapa kontribusi yang harus dikeluarkan pengembangan. Menanggapi hal itu, Najib mengatakan dirinya tak memiliki wewenang.

"Soal tambahan kontribusi itu Raperda yang atur. Kan belum ada. Kalau soal Raperda minta nambah kontribusi, ya, itu urusannya sama Pemda," kata dia.

Baca: Penerbitan HGB Pulau D Diklaim Sesuai Aturan

Penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan hanya diberikan untuk pulau D. Sertifikat HGB Seluas 3,12 juta meter persegi ini diberikan kepada PT Kapuk Niaga Indah (KNI) anak perusahaan PT Agung Sedayu Group (ASG).

Pemanfaatan HGB pulau D akan digunakan 52,5% untuk komersial dan 47,5% untuk kepentingan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

"Fasos dan Fasum wajib dibangun pihak pengembang dan diserahkan Pemda DKI untuk disertifikakatkan dengan hak pakai atas nama Pemerintah DKI Jakarta," kata Najib.




(UWA)

Setnov Tak Menyangka Langsung Ditahan KPK

Setnov Tak Menyangka Langsung Ditahan KPK

49 minutes Ago

Usai menjalani pemeriksaan awal di KPK, tersangka kasus korupsi KTP-el Setya Novanto ditempatka…

BERITA LAINNYA