Pengelola Gedung tak Setuju Buka Akses Jalan Belakang untuk Masyarakat Luas

Lis Pratiwi    •    Kamis, 10 Aug 2017 16:53 WIB
pembatasan sepeda motorsistem ganjil genap
Pengelola Gedung tak Setuju Buka Akses Jalan Belakang untuk Masyarakat Luas
Larangan speda motor. Foto: MI/Arya

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengelola gedung di sekitar Jalan Jenderal Sudirman tak setuju membuka jalan belakang mereka untuk masyarakat luas. Pemprov DKI sebelumnya mengimbau pengelola membuka akses sebagai alternatif buat pemotor. 

Building Manager Mayapada Tower II, Yahya, menuturkan pihaknya bersedia membuka akses jalur belakang gedung untuk dilewati pemotor. Namun, itu berlaku untuk karyawan Mayapada. 

Kalaupun dilewati pihak lain, hanya untuk mereka yang bekerja di gedung Sona Topas Tower. Sebab, kedua gedung dinaungi satu manajemen. Kebetulan, kedua gedung tak begitu jauh, dan Sona Topas Tower tak memiliki akses pintu belakang. 

"Selebihnya, itu hanya masalah komunikasi antara tetangga, apakah bersedia membuka jalan? Seperti itu," katanya saat ditemui Metrotvnews.com di Jakarta Pusat, Kamis 10 Agustus 2017.

Yahya menuturkan, komunikasi satu grup akan lebih memudahkan. Tetapi, jika Pemprov yang meminta pembukaan jalan belakang apalagi bagi gedung yang berbeda management, Yahya tidak bisa berjanji.

"Kalau kami tidak mau? Apa otoritas Pemda kepada kami? Bukan soal kami mau tidak mau, beda kalau aset separuh gedung ini milik Pemda," jelas dia. 

(Baca juga: Pelarangan Motor di Jalan Sudirman Membahayakan Bisnis Kelola Gedung)

Dia menilai, pembukaan pintu belakang bagi pihak selain yang berkantor di gedung tersebut berisiko. Yahya menjabarkan potensi kerawanan sosial dan kriminal lebih tinggi. 

Pengawasan dan peningkatan secure parking pun harus dilakukan pengelola. "Dilihat dari bisnis kami mungkin mengeluarkan lebih banyak biaya dengan meningkatnya tingkat kerusakan akibat tingginya traffic yang tidak kami perkirakan. Jadi bisa saja kami keberatan, itu sebagai contoh," beber dia.

Yahya meminta sebelum Pemprov memberlakukan pembatasan sepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman ada duduk bersama antara pengelola gedung dan pemerintah daerah. Ini penting untuk mengurai sejumlah masalah yang bakal didapat pengelola. 

"Ada komunikasi gedung mana saja yang punya masalah dengan kebijakan tersebut dan yang tidak. Nyatanya (gedung) di sebelah saya," pungkas dia. 

(Baca juga: Tak Semua Gedung di Sudirman Punya Akses Pintu Belakang)





(REN)