DPR Segera Bentuk Panja Kasus First Travel

Husen Miftahudin    •    Kamis, 24 Aug 2017 11:57 WIB
pasar tradisional
DPR Segera Bentuk Panja Kasus First Travel
Suasana kantor First Travel saat pembayaran biaya tambahan, Jumat 21 April 2017. Foto-foto: Metrotvnews.com/Arga Sumantri

Metrotvnews.com, Jakarta: Kasus penipuan oleh PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel mendorong DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Khusus. Pembentukan panja untuk memberi jaminan terhadap jemaah umrah dan haji.

"Kasus First Travel ini menjadi bukti bahwa penyelenggaraan umrah selama ini memang banyak masalah. Terutama terkait proteksi (jaminan) terhadap jemaah," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain kepada wartawan kemarin, Jakarta, Kamis 24 Agustus 2017.

Ada empat persoalan pelaksanaan ibadah umrah First Travel yang membikin DPR ingin membentuk panja. Pertama, rencana pemberangkatan jemaah sampai ke Mekkah dan Madinah.

Kedua, lanjutnya, adalah masalah penundaan, pembatalan hingga dana jemaah yang hilang. Termasuk tambahan biaya umrah dari harga yang telah ditentukan sebelumnya.

Ketiga, perang harga antar Penyelenggara Pemberangkatan Ibadah Umroh (PPIU) atau travel umrah yang seringkali tidak terkontrol. Hal tersebut berakibat terbengkalainya proteksi dan perbaikan pelayanan.

"Keempat, seringkali masyarakat (calon jemaah umrah) hanya disuguhkan promosi umrah murah yang tidak masuk akal," beber dia. 

Adapun, pembentukan panja menargetkan enam hal. Pertama, untuk membahas sistem kendali dan pengawasan PPIU atau travel-travel oleh Kementerian Agama (Kemenag). Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah (PIHU), Kemenag berwenang memberikan izin dan mengawasi PPIU.

Sementara kedua, mengevaluasi mekanisme pelaksanaan (pemberian) perpanjangan Izin PPIU setiap tiga tahun oleh Kemenag. Saat ini, jumlah PPIU lebih dari 800 orang.

"Ketiga, evaluasi terhadap PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Umroh dan Haji Khusus. Termasuk kemungkinan memberikan kewenangan audit berkala kepada Kemenag terhadap kinerja PPIU," ungkap Haramain.

Sedangkan keempat, memperjelas atau mempertegas klausul perlindungan terhadap calon jemaah. Selama ini, menurutnya, jemaah selalu menjadi korban ketidakberesan kinerja PPIU.

Kelima, adanya Standar Pelayanan Minimum pelaksanaan umrah. Selama ini, harga yang ditawarkan PPIU sering tidak memenuhi standar pelayanan yang memadai.

"Keenam, perlu kebijakan bagi jemaah yang gagal berangkat. Seringkali jemaah yang gagal berangkat tidak mendapat kompensasi yang sepadan, bahkan dananya hilang," pungkas Haramain.
 


(REN)