Banyak Warga Bantaran Kali tak Punya Alas Hak Lahan

Nur Azizah    •    Sabtu, 10 Feb 2018 04:24 WIB
normalisasi sungai
Banyak Warga Bantaran Kali tak Punya Alas Hak Lahan
Suasana Sungai Ciliwung yang meluap dan merendam pemukiman di Kampung Pulo, Jakarta, Selasa (6/2). (Foto: Antara/Hafidz Mubarak).

Jakarta: Warga bantaran kali banyak yang tidak memiliki alas hak lahan. Hal ini menyulitkan Pemprov DKI untuk mengumpulkan kelengkapan administrasi, proyek normalisasi sungai pun terhambat.

Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendarwan menyebut kelengkapan dokumen diperlukan untuk proses pembayaran ganti rugi.

"Sebab apa yang dikeluarkan Pemprov harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau administrasi tidak lengkap kami perlu meneliti dan mencari lagi," kata Teguh di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Februari 2018.

(Baca juga: Empat Langkah Solusi Normalisasi Sungai DKI)

Verifikasi dokumen pun tak mudah dan melibatkan RT, RW, lurah, camat hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Itu untuk melihat kepemilikannya agar lebih jelas. Kalau kita salah bayar kan ceritanya panjang," ungkapnya.

Selain terkendala kelengkapan administrasi, Pemprov juga terhambat gugatan hukum dari warga. Sekelompok warga Bidara Cina dan Bukit Duri ramai-ramai menggugat Pemprov DKI ke pengadilan negeri.

"Mereka buat class action yang membuat pembangunan inlet outlet di Bidara Cina terhambat. Seharusnya, ini terealisasi tahun 2013 dan bisa kurangi debit kali Ciliwung sampai 40 persen," terang Teguh.


(HUS)