Pemkot Bekasi Minta Moratorium PNS Dicabut

Media Indonesia    •    Rabu, 31 Jan 2018 09:42 WIB
pns
Pemkot Bekasi Minta Moratorium PNS Dicabut
Ilustrasi PNS--Antara/Widodo S Jusuf

Jakarta: Pemerintah Kota Bekasi mengaku saat ini tengah mengalami krisis tenaga pegawai berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Akibatnya pelayanan masyarakat di beberapa dinas teknis terganggu oleh kekurangan jumlah tenaga pegawai tersebut. Karena itu, pemerintah pusat diminta mencabut moratorium penerimaan PNS.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi Reny Hendrawati kepada wartawan di kantornya, Rabu, 30 Januari 2018.

Saat ini jumlah pegawai yang ada di lingkup Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi sebagian besar berada di bawah Dinas Pendidikan (Disdik). Dari jumlah pegawai sebanyak 12 ribu orang, 7.000 orang di antaranya merupakan pegawai Disdik Kota Bekasi.

"Ada yang guru, tenaga tata usaha (TU) dan staf disdik lainnya, paling banyak pegawai kita ada di sana (disdik)," ungkap Reny. 

Reny menjelaskan, sisa pegawai sebanyak 5.000 orang merupakan pegawai yang harus disebar ke 46 organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, sebagian besar usia para pegawai tersebut sudah memasuki masa senja.

Baca: Kemenpan-RB Masih Hitung Formasi CPNS 2018

Tiap tahun tercatat 100 pegawai memasuki masa pensiun. Sayangnya pengurangan jumlah pegawai secara alami itu tidak dibarengi pembukaan rekrutmen pegawai baru. Dampaknya posisi-posisi yang ditinggalkan belum sempat terisi. 

"Sampai 2017 kemarin, masih masa moratorium rekrutmen pegawai semoga 2018 sudah ada kabar baik," harap dia.

Untuk mengatasi hal itu, Pemkot Bekasi pada 2016 membuka perekrutan ratusan tenaga kerja kontrak (TKK). Mereka direkrut untuk diperbantukan dalam pelaksanaan tugas-tugas serta teknis pelayanan yang ada di lingkup Pemkot Bekasi.

"Mereka diperbantukan agar pelayanan di Kota Bekasi tetap berjalan," ujar Reny. 



Hal itu juga dirasakan Sekretaris Camat Bekasi Timur Fitri Widyati. Pegawai yang hampir memasuki masa pensiun, jelasnya, tidak lagi cocok untuk diperbantukan menjadi tenaga pelayan masyarakat. Mereka harusnya sudah ada di belakang meja.

"Tenaga muda yang masih energik yang harus jalan sebab banyak pelayanan masyarakat, seperti proses antar KTP eletronik sampai ke rumah warga. Kalau tenaga yang tua, kan, kasihan. Mereka harusnya fokus di dalam," jelas Fitri.


(YDH)