Penarikan Raperda Reklamasi Dikritik

Media Indonesia    •    Rabu, 06 Dec 2017 08:43 WIB
reklamasi teluk jakarta
Penarikan Raperda Reklamasi Dikritik
Foto udara pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (11/5/2017). Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso

Jakarta: Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menilai sikap Pemprov DKI yang menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta adalah langkah mundur. Bestari menyebut pembuatan raperda sudah melalui kajian mendalam dari berbagai pihak.

"Penarikan ini sesungguhnya sesuatu yang boleh dikatakan mundur. Prinsip pemerintah kita mengacu juga asas keberlanjutan," kata Bestari dikutip dari Media Indonesia, Rabu 6 Desember 2017. 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkirim surat ke DPRD DKI Jakarta pada 22 November 2017. Isinya, Anies ingin menarik surat terkait dengan pembahasan raperda yang dikirim saat gubernur masih dijabat Djarot Saiful Hidayat.

Dikonfirmasi perihal itu Anies mengaku raperda bakal dikaji ulang. Pasalnya ada perbedaan kondisi geopolitik, sosial dan ekonomi saat sekarang dan ketika raperda dibuat. 

"Karena itu salah satu yang dibuat tim penataan kawasan pantai, dan tim itu yang menyusun ke sana," ujar Anies. 

Dia bilang pengkajian ulang akan menjadikan raperda baru lebih matang. Namun, dia tak menjelaskan rinci soal tim penyusun penataan kawasan dan pasal-pasal yang akan diubah.

(Baca juga: Anies Terima Kajian Reklamasi dari Alumnus ITB)

Sementara itu, Bestari menuturkan dalam raperda diatur soal kontribusi tambahan sebesar 15%. Jika itu dibahas kembali, Bestari mengatakan pembahasan tidak hanya dilakukan pada bagian kontribusi tambahan, tapi juga hal-hal lain yang berkaitan dengan pencabutan moratorium reklamasi. 

"Dari moratorium masih banyak yang harus dimasukkan lagi. Gambar terbaru juga belum, kontribusi tambahan juga. Masih agak panjang perjalanannya itu," kata Bestari.

Di lain pihak, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Gamal Sinurat, mengatakan penundaan raperda itu akan berdampak pada IMB di atas pulau reklamasi karena aturan tata ruang di pantai utara Jakarta tersebut perlu disahkan dahulu.

Pemprov DKI, tambahnya, akan lebih memprioritaskan pembahasan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (ZWP3K) di daftar Program Legislasi Daerah 2018 karena merupakan landasan bagi penataan wilayah pesisir dan Kepulauan Seribu.

Raperda ZWP3K juga akan menjadi dasar hukum dilakukannya reklamasi di Teluk Jakarta.


 


(REN)