Ahok tak Masalah Dana Program Bedah Rumah Diganjal DPRD

LB Ciputri Hutabarat    •    Senin, 17 Apr 2017 11:26 WIB
bedah rumah
Ahok tak Masalah Dana Program Bedah Rumah Diganjal DPRD
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Foto: MI/Arya

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak masalah jika DPRD DKI menolak anggaran program bedah rumah. Ahok bakal menggunakan dana coorporate social responsobility (CSR) dari perusahaan swasta.
 
"Kalau DPRD enggak mau, ya kita pakai CSR. Semua kita masukkan e-katalog. Penghematan juga. DPRD yang mana yang enggak mau? Paling yang fanatik enggak dukung saya," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 17 April 2017.
 
Ahok membebaskan perusahaan mana saja yang menyumbang untuk bedah rumah. Dia tak ingin membatasi atau memilih perusahaan tertentu. "Bebas saja ikut saja. Kamu kalau mau ikut juga boleh," terang Ahok.
 
Warga yang rumahnya ingin diperbaiki harus lapor ke PKK setempat. Petugas Dasa Wisma akan mendata rumah-rumah yang perlu dibenahi. "Kita punya data Dasa Wisma PKK yang mengurus rumah yang asri dan indah juga," ujar Ahok.
 
Ahok tak menargetkan berapa banyak rumah yang dibenahi. Ia hanya menargetkan rumah-rumah yang bersertifikat. "Enggak ada target," katanya.
 
Sebelumnya, Komisi A DPRD DKI Jakarta mempertanyakan landasan hukum progam bedah rumah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selam ini Biro Hukum DKI Jakarta menggunakan Pergub Nomor 64 Tahun 2013 tentang Bantuan Perbaikan Rumah di Permukiman Kumuh melalui Penataan Kampung dan diperkuat dengan Instruksi Gubernur Nomor 51 Tahun 2017.
 
"Tetapi ternyata terkait Pergub 64 Tahun 2013 itu ada instruksi BPK untuk direvisi," ujar Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif di Gedung Komisi A DPRD DKI, Rabu 12 April 2017.
 
Anggota Dewan mempertanyakan isi pergub yang tidak jelas itu. Syarif juga mempertanyakan isi instruksi gubernur yang dibuat.
 
Sebab, menurut dia, isi instruksi gubernur tersebut tidak mencantumkan rujukan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) terlebih dahulu.
 


(FZN)

Kematian Saksi Kunci KTP-el (3)

Kematian Saksi Kunci KTP-el (3)

5 hours Ago

Sebuah perusahaan asal Amerika Serikat ikut menyediakan teknologi perekaman KTP-el. Terselip na…

BERITA LAINNYA