Anies Cabut Raperda Tata Ruang Reklamasi dari Prolegda

Media Indonesia    •    Selasa, 05 Dec 2017 06:45 WIB
reklamasi teluk jakarta
Anies Cabut Raperda Tata Ruang Reklamasi dari Prolegda
Foto udara pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (11/5/2017). Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dari Program Legislasi Daerah (Prolegda). Anies bakal mengkaji ulang materi yang ada. 

"Beliau (Anies Baswedan) akan me-review dulu masalah tata ruang," ujar Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhana dikutip dari Media Indonesia, Selasa 5 Desember 2017. 

Yayan mengaku tidak tahu poin-poin yang akan ditinjau ulang. Sebab, belum ada arahan khusus dari Anies. 

"Yang jelas penarikan dilakukan untuk mengkaji ulang materi dari raperda yang mengatur tata ruang, termasuk di pulau-pulau reklamasi tersebut. Ini instruksi Pak Gubernur," ujar Yayan.

Sebelumnya usulan pembahasan raperda tentang tata ruang sempat diusulkan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat sebelum lengser dari jabatannya pada pertengahan Oktober lalu. Surat usulan tersebut kemudian dikembalikan DPRD untuk direvisi.

Pada November lalu, Anies kembali bersurat kepada DPRD untuk menarik pembahasan Raperda tentang Tata Ruang tersebut. 

(Baca juga: Pulau C dan D Bisa Dijadikan Pangkalan Pertahanan Ibu Kota)

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Merry Hotma membenarkan penarikan pengajuan itu oleh Pemprov DKI. Padahal, DPRD sudah berencana memulai pembahasan pada 2018.

"Pemda yang menarik. Mereka yang mengusulkan di awal, tapi ketika kita mau penelitian akhir, ditarik sama pemda," tuturnya saat dihubungi. 

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Gamal Sinurat menambahkan, penarikan raperda tentang tata ruang tersebut akan berdampak langsung pada para pengembang pulau reklamasi. Tanpa raperda yang menjadi payung hukumnya, sertifikat izin mendirikan bangunan (IMB) di atas pulau reklamasi tidak dapat diterbitkan Pemprov DKI.

"Konsekuensinya, perizinan enggak bisa jalan. Penerbitan IMB itu untuk izin bangunan. Bangunan apa saja yang boleh ada itu tergantung Perda Tata Ruang," kata Gamal.
 


(REN)