DPRD DKI Bahas 18 Raperda Tahun Depan

Nur Azizah    •    Jumat, 30 Nov 2018 18:24 WIB
dki jakarta
DPRD DKI Bahas 18 Raperda Tahun Depan
Anggora Bapemperda Sereida Tambunan (tengah)/MI/Mohamad Irfan

Jakarta: Pemprov DKI Jakarta membahas 18 rancangan peraturan daerah (raperda) pada 2019. Seluruh raperda telah masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2019.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Sereida Tambunan mengatakan 14 raperda diusulkan Pemprov DKI sedangkan empat raperda lainnya diusulkan DPRD DKI Jakarta. Raperda yang diusulkan Pemprov DKI ialah raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daratan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Pemprov DKI juga mengusulkan raperda tentang Jalan Berbayar Elektronik (ERP) dan Raperda Reklamasi. Ada juga Raperda APBD 2020 dan Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir.

"Itu semua inisiatif eksekutif," kata Sereida dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 30 November 2018.

Seluruh raperda disepakati dalam rapat pimpinan DPRD bersama pimpinan komisi, fraksi, bapemperda, dan eksekutif. Berikut Susunan program pembentukan peraturan daerah DKI Jakarta Tahun 2019:

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI 2018 (diusulkan eksekutif)

2. Raperda tentang Perubahan APBD DKI 2019 (diusulkan eksekutif)

3. Raperda tentang APBD DKI 2020 (diusulkan eksekutif)

4. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (diusulkan eksekutif)

5. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (diusulkan eksekutif)

6. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (diusulkan eksekutif)

7. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (diusulkan eksekutif)

8. Raperda tentang Jalan Berbayar Elektronik (diusulkan eksekutif)

9. Raperda tentang Pengelolaan Barang Daerah (diusulkan eksekutif)

10. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (diusulkan eksekutif)

11. Raperda tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (diusulkan eksekutif)

12. Raperda tentang Perlindungan Disabilitas (diusulkan eksekutif)

13. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daratan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (diusulkan eksekutif)

14. Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah (diusulkan eksekutif)

15. Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (diusulkan DPRD)

16. Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau CSR (diusulkan DPRD)

17. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (diusulkan DPRD)

18. Raperda tentang Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah (diusulkan DPRD).


(OJE)