Revisi Perda Ketertiban Umum Diajukan ke DPRD

Nicky Widadio    •    Selasa, 09 Oct 2018 11:59 WIB
becak di ibu kota
Revisi Perda Ketertiban Umum Diajukan ke DPRD
Ilustrasi--Becak mangkal di kawasan Petak Sembilan, Jakarta Barat. Foto: MI/Ramdani.

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007, tentang Ketertiban Umum ke DPRD DKI Jakarta. Perda tersebut  direvisi, untuk mengakomodasi janji kampanye Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Iya, sudah masuk ke Dewan," ujar Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah ketika dihubungi, Selasa, 9 Oktober 2018.

Revisi Perda 8/2007 itu telah masuk ke dalam Program Legislatif Daerah (Prolegda), sebagai salah satu yang akan direvisi tahun ini. Namun, draf revisi beserta kajiannya baru diajukan oleh Pemprov DKI beberapa waktu lalu.

Yayan enggan memaparkan substansi revisi Perda tersebut. Dia mengklaim Pemprov DKI juga telah menyertakan kajian dari usulan revisi tersebut. Kajian itu ia sebut sederhana, karena poin yang direvisi juga kecil.

"Nanti saja, kalau sudah dibahas. Ini kan kita baru usul ke DPRD. Nanti perkembangannya seperti apa, tergantung di Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) nanti di DPRD," ujarnya.

Baca: DKI Tawarkan `Angin Surga` untuk Becak

Sebelumnya, Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan DKI Massdes Arouffy mengakui rencana revisi Perda tentang Ketertiban Umum tersebut untuk mengakomodasi operasional becak di Jakarta.

Pasalnya, ada 1685 becak yang telah didata oleh Dishub DKI dan kini beroperasi di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Ini merupakan janji kampanye Anies yang mengizinkan becak kembali beroperasi di area perkampungan. Namun, operasional becak ini belum dapat dikatakan legal karena Perda 8/2007 secara tegas melarang operasional becak di Ibu Kota.

Pasal 29 ayat (1) menyatakan setiap orang atau badan dilarang; melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan/atau sejenisnya; mengoperasikan dan menyimpan becak dan/atau sejenisnya; mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan.

Sementara pada pasal 62 ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang atau badan yang membuat, merakit, menjual dan memasukkan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan sejenisnya dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp5 juta dan paling banyak Rp30 juta.


(YDH)