Pemprov Minta Aktivitas di Pulau C dan D Berhenti

Nur Azizah    •    Kamis, 07 Jun 2018 16:35 WIB
reklamasi teluk jakarta
Pemprov Minta Aktivitas di Pulau C dan D Berhenti
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau penyegelan di Pulau D reklamasi Teluk Jakarta, Jakarta. Foto: Antara/Dhemas Reviyanto.

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta seluruh aktivitas di Pulau Reklamasi C dan D dihentikan. Surat pemberitahuan pengosongan tempat telah dilayangkan.

"Iya (aktivitas harus dihentikan). Di surat pemberitahuan itu, semua aktivitas harus keluar," kata Kasie Penindakan Dinas Cipta Karya DKI Jakarta Iwan Kurniawan di Pulau C, Jakarta Utara, Kamis 7 Juni 2018.

Dia meminta seluruh alat berat seperti backhoe untuk keluar dari area. Sebetulnya, lanjut dia, tenggat waktu pengosongan area juga sudah berakhir sejak kemarin, tetapi imbauan dihiraukan.

"Sejak pemberitahuan kemarin harusnya sudah keluar. Nanti akan ada instruksi lagi dari pimpinan. Sekarang kami datang untuk menutup lokasi," ujar dia.

Iwan menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Mereka akan mengawasi Pulau C dan D.

Baca: Anies tak Urusi Nasib Konsumen Pulau C dan D

Pagi tadi, sebanyak 932 bangunan di pulau C dan D telah disegel lantaran tak memiliki izin mendirikan bangunan. Penyegelan melibatkan 300 personel Satpol PP. Setibanya di lokasi, aparat langsung memasang spanduk merah bertuliskan "Bangunan Ini Disegel". 

Bangunan itu disegel lantaran melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung.



(OGI)