Pemerintah Pusat Tetap Lanjutkan Proyek Tanggul Laut

Ilham wibowo    •    Jumat, 28 Sep 2018 07:46 WIB
banjir jakartatanggul pantaigiant sea wall
Pemerintah Pusat Tetap Lanjutkan Proyek Tanggul Laut
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Foto: Medcom.id/Annisa Ayu)

Jakarta: Proyek reklamasi di pesisir Utara Jakarta sudah dihentikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Di wilayah itu pemerintah tengah menggarap North Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang di dalamnya termasuk proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall (GSW). 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan proyek tanggul laut tak berkaitan dengan reklamasi. Proyek yang berdiri di wilayah Muarabaru dan Kalibaru dengan total panjang mencapai 20 km itu dipastikan tetap berjalan. 

"Tanggul laut itu harus ada dengan atau tanpa reklamasi, itu saja," ujar Bambang ditemui saat menghadiri peresmian Tol Depok-Antasari, Jakarta, Kamis, 27 September 2018. 

Dalam simulasi yang dilakukan Bappenas, dengan variasi kecepatan penurunan tanah mencapai 3-18 cm  menyimpulkan 30 persen tanah di Jakarta berada di bawah permukaan laut. Artinya, pada 2050 Ibu Kota diprediksi bakal tenggelam saat tidak dilakukan antisipasi.  

"Tanggul laut harus tetap dibuat, saya sudah bilang dengan atau tanpa reklamasi, untuk menjaga Jakarta dari penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut," tandas dia. 

Adapun Anggaran proyek yang diyakini sebagai solusi untuk mengatasi persoalan banjir di Ibu Kota Jakarta ini, telah dicanangkan berasal dari APBN dan non-APBN. Bambang menegaskan tak ada perubahan skema pendanaan maupun desain tanggul dengan pencabutan izin reklamasi. 

"Enggak perlu (studi lanjutan), yang pasti lokasi dari tanggul lautnya saja harus ada untuk menjaga Jakarta nanti," pungkas dia. 

(Baca juga: Bangun Tanggul Pantai Utara Jakarta, Pemerintah Anggarkan Rp9 Triliun)





(REN)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

4 days Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA