Primetime News

Revisi PM 32/2016 Dinilai Bertentangan dengan Prinsip Ekonomi Kerakyatan

   •    Senin, 20 Mar 2017 16:53 WIB
ojek onlinepolemik taksi online
Revisi PM 32/2016 Dinilai Bertentangan dengan Prinsip Ekonomi Kerakyatan
Demo taksi konvensional yang menolak adanya transportasi berbasis aplikasi. (Foto: MI/Panca Syurkani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyedia jasa layanan transportasi berbasis aplikasi Grab Indonesia tak sepakat dengan revisi Peraturan Menteri nomor 32 tahun 2016 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Dari 11 poin revisi, 3 kebijakan di antaranya dinilai akan merugikan.

"Bukan dari sisi kami yang tidak setuju. Kami melihat dari segi penumpang, mitra pengemudi, dan kami untuk Grab sendiri," kata Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata, dalam Prime Time, Sabtu 18 Maret 2017.

Ridzki mengatakan tiga kebijakan yang akan merugikan itu di antaranya penetapan tarif batas atas dan bawah, kuota kendaraan, dan penetapan bahwa STNK yang digunakan mitra pengemudi harus dimiliki badan hukum atau koperasi.

Menurut Ridzki, pembatasan tarif dinilai akan merugikan penumpang, sebab akan membatasi kemungkinan penumpang mendapatkan tarif yang terjangkau untuk layanan aman dan nyaman. Grab percaya, mekanisme pasar dianggap lebih tepat untuk menetapkan tarif.

Kebijakan kedua yang ditolak, kata Ridzki, adalah pembatasan kuota kendaraan. Menurut dia hal ini juga merugikan lantaran saat ini permintaan untuk transportasi online meningkat.

"Adanya pembatasan kami khawatir penumpang tidak bisa mendapatkan pilihan transportasi yang aman. Kuota ini mengikuti pertumbuhan demand dari penumpang, adanya ini merugikan penumpang maupun mitra pengemudi," katanya.

Hal terakhir yang tidak disepakati Grab Indonesia adalah terkait penetapan STNK yang harus dimiliki badan hukum atau koperasi. Ketiga hal ini, kata dia, bertentangan dengan koperasi dan ekonomi kerakyatan.

"Yang kami khawatir adalah kita jalan mundur artinya kembali ke pola yang lama padahal ada teknologi baru yang memungkinkan tarif dan jumlah kendaraan berdasarkan mekanisme pasar yang realtime," jelasnya. 




(MEL)

KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el

KPK Masih Telusuri Dugaan Keterlibatan 7 Penyidik di Kasus KTP-el

9 hours Ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemeriksaan internal terhadap tujuh orang penyidi…

BERITA LAINNYA