Pemprov DKI Disarankan Ubah Tanah Abang Seperti Blok M

Damar Iradat    •    Rabu, 15 Nov 2017 16:09 WIB
tanah abang
Pemprov DKI Disarankan Ubah Tanah Abang Seperti Blok M
Suasana PKL di trotoar Tanah Abang. Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disarankan membenahi kesemrawutan Tanah Abang dengan cara kreatif. DKI diusulkan meniru Terminal Blok M untuk menata kawasan Tanah Abang.
 
Pengamat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus menata Tanah Abang dengan benar. Menurutnya, konsep Terminal Blok M bisa diterapkan di kawasan Tanah Abang.
 
Baca: Iwan, Sang "Pencabut Nyawa" PKL Tanah Abang

"Lebih baik dari stasiun (Tanah Abang) dibangun seperti Blok M. Tokonya di bawah tanah, nanti penumpang KRL masuknya dari bawah," kata Darmaningtyas usai Focus Group Discussion tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Koridor Sudirman-Thamrin di Jakarta, Rabu, 15 November 2017.
 
Ia menjelaskan, Pemprov DKI harus mendata jumlah toko dan pedagang kaki lima (PKL). Hal ini untuk mempermudah penataan toko di bawah tanah nanti.
 
Menurutnya, rancangan Pemprov DKI membangun jembatan penyebrangan orang (JPO) yang menghubungkan Stasiun Tanah Abang ke Blok G Pasar Tanah Abang dan menaruh PKL di JPO tidak tepat. Pasalnya, tidak semua penumpang KRL lewat JPO.
 
Menurutnya, jika PKL ditempatkan  di ruko bawah tanah bakal menguntungkan semua pihak. Anies perlu membuat konsep yang bagus sesuai perencanaan yang sempurna. Sebab, tanpa perencanaan matang, ide itu sia-sia.
 
"Kalau dengan perencanaan matang seperti Blok M, enggak ada pedagang lagi kan. Ubah Tanah Abang, bikin seperti Blok M," tegasnya.

Baca: PKL Tanah Abang Selalu Dapat Bocoran Razia 

PT KAI sebagai pemilik lahan di Stasiun Tanah Abang harus mendukung. Lahan PT KAI bisa dipakai oleh relokasi PKL setempat.
 
"PT KAI jangan egois lah, sisa tanah itu bangun komersial untuk nampung PKL. Diprioritaskan PKL yang ada di situ. Jangan undang gerai-gerai yang sudah terkenal. Kesediaan PT KAI untuk berkorban juga diperlukan," katanya.




(FZN)

Novanto tak Bisa Gunakan Hak Imunitas DPR

Novanto tak Bisa Gunakan Hak Imunitas DPR

2 hours Ago

Kasus hukum yang menjerat Novanto adalah pidana dan di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) an…

BERITA LAINNYA