Pemprov DKI Diminta Taat Hukum dalam Menata PKL

Marcheilla Ariesta    •    Minggu, 11 Mar 2018 04:00 WIB
pedagang kaki lima (pkl)pemprov dki
Pemprov DKI Diminta Taat Hukum dalam Menata PKL
Komisioner Ombudsman RI (ORI) Adrianus Meliala--Medcom.id/Marcheilla Ariesta.

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta menaati koridor hukum dalam menata pedagang kaki lima (PKL). Pemprov DKI diharapkan tak lagi menempatkan PKL di badan jalan seperti kasus di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta.

"Semoga penataan PKL jangan seperti Tanah Abang saja," ujar Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Adrianus Meliala di Kantor ORI, Jakarta, Sabtu, 10 Maret 2018.

Ombudsman, kata Adrianus, telah memberikan saran kepada Pemprov DKI soal penataan PKL. Pemprov DKI diminta membuka kembali jalan Jatibaru sehingga bisa dilintasi kendaraan.

Adrianus menyadari saran dari Ombudsman tidak bersifat mengikat hukum. Namun, pihaknya masih terus melancarkan pendekatan persuasif kepada Pemprov DKI untuk menjalankan saran tersebut.

Baca: Mantan Wagub Ingatkan Anies-Sandi tak Ganggu Fungsi Jalan

Akhir tahun lalu, Adrianus menyebut penataan PKL Tanah Abang berpotensi malaadministrasi. Pasalnya, kebijakan terbaru Gubernur Anies Baswedan itu belum memiliki dasar hukum dan bisa merugikan sebagian warga Jakarta.

Kebijakan itu juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.




(AZF)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

1 month Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA