Rumah DP Nol Rupiah, Hak Milik atau Hanya Sewa

   •    Kamis, 08 Feb 2018 12:08 WIB
hunian dp 0%
Rumah DP Nol Rupiah, Hak Milik atau Hanya Sewa
Sejumlah warga mendatangi lokasi rumah DP nol rupiah. (Foto: MI/Mohamad Irfan)

Jakarta: Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyebut program rumah DP nol rupiah yang digagas Pemprov DKI Jakarta terkesan dipaksakan. Alasannya, belum ada payung hukum yang jelas sebagai dasar untuk melakukan konstruksi berikut juga dengan skema yang ditawarkan. 

Hal lain yang Bhima cermati juga adalah peruntukan lahan yang akan dibangun rumah DP nol rupiah. Dalam aturan terbaru disebutkan, lahan tetap milik Pemprov DKI dan setelah warga membeli, tidak diizinkan diperjualbelikan selain kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Kalau kita lihat, dipaksakan ada rumah DP nol rupiah. Sampai sekarang peraturannya belum siap," kata Bhima, dalam News Story Insight (NSI), Rabu, 7 Februari 2018.

Langkah Gubernur Anies Baswedan yang telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah DP nol rupiah juga terkesan terburu-buru. 

Ia khawatir dampak yang ditimbulkan banyak warga yang terlanjur diimingi dan mencicil justru kecewa di kemudian hari karena tak bisa memanfaatkan unit yang dimiliki untuk diperjualbelikan.

"Kalau hanya boleh diperjualbelikan dengan BLUD tanpa ada ketetapan harga yang jelas di awal, saya kira nanti kepemilikan rumahnya semu. Artinya, selama 15 tahun sebenarnya sedang menyewa rumah ke Pemprov DKI," katanya.

Hak milik 'semu' yang akan didapatkan warga DKI atas kepemilikan unit rumah DP nol rupiah juga tak bisa dijadikan aset pribadi dan agunan ke perbankan.

"Niatnya mungkin baik, tetapi kalau salah langkah, salah sasaran karena belum ada perda atau pergub. Nanti bisa merugikan konsumen," ungkap Bhima.

Bhima menilai, jika program terus dipaksakan untuk berjalan, ia khawatir dengan biaya hidup di DKI Jakarta yang cukup tinggi. Biaya yang menghabiskan 60 persen alokasi dari penghasilan justru menimbulkan kredit macet baru, terutama di sektor properti di kemudian hari. 

Dengan sasaran penghasilan maksimal warga Rp7 juta per bulan, orang yang memiliki penghasilan di bawah angka tersebut tentu akan ikut dalam program. 

Di awal-awal bulan, orang mungkin rajin membayar cicilan. Namun, seiring waktu dan biaya hidup yang semakin tinggi, bukan tak mungkin kredit macet bisa terjadi. 

"Kredit macet di sektor properti ini siapa yang akan menanggung? Apakah APBD? Berapa besar APBD di DKI 

Jakarta yang dipunya untuk menanggung penjaminan rumah tadi? Apakah banknya siap menanggung kredit macet?" kata Bhima. 

Bhima mengingatkan program rumah DP nol rupiah peruntukannya bukan untuk seluruh warga DKI, tetapi secara spesifik bagi masyarakat berpenghasuilan rendah di bawah upah minimum provinsi. 

"Ketika belum ada aturan yang jelas skemanya seperti apa, penjaminannya, detailnya, apakah boleh disewakan setelah dimiliki? Saya khawatir ke depan justru menimbulkan kekecewaan dari calon pembeli," jelasnya.




(MEL)