Tabrakan Aturan Pemprov DKI Bikin Pengelola Gedung Bingung

Lis Pratiwi    •    Kamis, 10 Aug 2017 14:49 WIB
pembatasan sepeda motorsistem ganjil genap
Tabrakan Aturan Pemprov DKI Bikin Pengelola Gedung Bingung
Ilustrasi. Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Metrotvnews.com, Jakarta: Yahya, Building manager Mayapada Tower II, salah satu gedung perkantoran di kawasan Sudirman, menilai aturan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pengelola gedung kerap bertabrakan.

Keluhan itu keluar saat menanggapi rencana larangan motor masuk Jalan Sudirman dan imbauan untuk pengelola gedung membuka jalur belakang dan memperluas area parkir. Padahal, sebelumnya ada permintaan gedung menyiapkan lahan kosong untuk titik kumpul bersama.

"Di satu sisi Damkar (pemadan kebakaran) meminta kami para pengelola gedung membuat satu titik kumpul atau assembly point. Di satu lain, kami harus menambah lahan parkir. Jadi, tabrakan mulu peraturannya. Kami bingung," kata Yahya kepada Metrotvnews.com, Rabu 9 Agustus 2017.

Yahya menuturkan, lahan kosong yang dimiliki gedung di Jakarta sangat terbatas. Ia meminta aturan pemprov terkait penggunaan lahan lebih tegas dan memberi solusi agar tak menimbulkan masalah lain. "Akan menjadi persoalan bagi pemilik lahan terbatas," imbuh Yahya.

Menurutnya, dampak dari aturan baru itu juga penting untuk dikomunikasikan agar tidak mematikan bisnis pengelolaan gedung di Sudirman. Yahya berharap pemprov turut membantu mencarikan solusi.

Building Manager Sona Topas, Rio Wardhana, mengatakan penambahan lahan parkir seharusnya dilakukan secara terpusat. Misalnya, di Blok M atau Thamrin yang menjadi titik pemberhentian sebelum masuk kawasan Sudirman.

"Salah satunya sarana parkiran motor yang mungkin lebih optimal di titik-titik dekat dengan halte TransJakarta. Jadi mereka bisa menitipkan motor dan lanjut dengan TransJakarta," jelas Rio.

September ini Pemprov DKI berencana memberlakukan aturan larangan motor di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Larangan ini merupakan perpanjangan aturan yang sama yang sudah diterapkan di Jalan M.H. Thamrin sejak 2014.


(UWA)

Setya Novanto Terancam Pidana Berat

Setya Novanto Terancam Pidana Berat

34 minutes Ago

Terdakwa kasus korupsi ktp-el Setya Novanto terancam pidana berat. Dalam surat dakwaan yang dib…

BERITA LAINNYA