Kemendagri Cermati Pos Anggaran Pemprov DKI

Nur Azizah    •    Rabu, 06 Dec 2017 17:25 WIB
apbd dki 2018
Kemendagri Cermati Pos Anggaran Pemprov DKI
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, Sumarsono. Foto: MTVN/Nur Azizah

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri akan mencermati sejumlah pos anggaran di APBD DKI Jakarta. Salah satunya dana hibah.
 
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI Sumarsono mengatakan, pemberian dana hibah harus sesuai regulasi. Ia menuturkan, seluruh anggaran yang tertulis harus dievaluasi dan disinkronkan sesuai dokumen perencanaan.
 
"Lalu disinkronkan dengan dokumen budget dokumen dan anggaran. Itu harus sinkron," kata Sumarsono di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selata, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Desember 2017.

Baca: Sumarsono: Jumlah Ideal Anggota TGUPP 45 Orang

Selain dana hibah, Kemendagri juga memperhatikan anggaran kunjungan kerja DPRD yang dinilai terlalu besar. Dalam RAPBD, anggaran kunker mencapai Rp 107,7 miliar kemudian dikurangi Rp43 miliar.
 
"Hibah dan kunker yang tiba-tiba drastis itu menjadi sorotan, apakah dicoret atau enggak dicoret. Kita perlu klarifikasi," kata Sumarsono.
 
Mantan Plt Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, pihaknya bisa saja memanggil pihak Pemprov bila terjadi kejanggalan. Untuk saat ini, Kemendagri belum menemukan keanehan dalam APBD tersebut.
 
"Sementara belum ditemui keanehan, hanya isu-isu yang muncul seperti TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan). Kita lagi pikiran apakah disetujui atau dikurangi, atau dihilangkan sama sekali ya, nanti kita lihat," ujar dia.




(FZN)

Opsi: Setnov Bicaralah! (2)

Opsi: Setnov Bicaralah! (2)

20 minutes Ago

Peradilan Setya Novanto ibarat drama hukum. Persidangan sempat diwarnai aksi bisu Setnov. Duduk…

BERITA LAINNYA