Pembatasan Sepeda Motor Dicabut, Dishub DKI Siapkan Opsi Lain

   •    Rabu, 10 Jan 2018 09:51 WIB
pembatasan sepeda motor
Pembatasan Sepeda Motor Dicabut, Dishub DKI Siapkan Opsi Lain
Rambu larangan motor terpasang di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. (Foto: MI/Arya Manggala)

Jakarta: Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pergub DKI Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Sepeda Motor. Putusan ini didasarkan bahwa pengguna sepeda motor berhak melewati jalan yang dibuat oleh pemerintah.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengaku tak akan menempuh banding atas putusan tersebut lantaran ketetapan yang telah diputuskan MA bersifat final dan mengikat.

"Artinya tidak usah diperdebatkan lagi. (Pemprov DKI) tidak perlu banding dan sebagainya," kata Sigit, dalam Metro Pagi Primetime, Rabu 10 Januari 2018.

Sigit mengatakan berdasarkan keputusan tersebut Pemprov DKI mau tidak mau harus mencabut produk hukum daerah yang telah dibuat.

Meski aturan larangan sepeda motor melintas di jalan protokol sudah dibatalkan, Sigit menyebut pihaknya masih bisa mengupayakan langkah lain untuk membatasi dan mengendalikan jumlah kendaraan yang melintas di ibu kota, terutama roda dua.

Pemprov, kata Sigit, sudah memiliki rencana program dalam pengembangan transportasi dengan pola transportasi makro (PTM) sebagai tindak lanjut putusan MA.

"Kalau bicara PTM tentu berkaitan dengan peningkatan kapasitas angkutan umum massal, pembatasan lalu lintas, dan peningkatan intensitas jaringan. Dan ini semuanya sedang dilaksanakan," katanya.

Sigit mengatakan cara lain pembatasan lalu lintas setelah pencabutan larangan sepeda motor melintas jalan protokol adalah dengan mempercepat integrasi angkutan umum maupun restrukturisasi dan revitalisasi trayek.

Salah satu yang paling mungkin dan dekat untuk direalisasikan adalah program Ok Otrip yang akan mulai diujicoba pada 15 Januari mendatang. Pun dengan pemberlakuan jalan berbayar elektronik, pengendalian parkir, serta memastikan LRT dan MRT beroperasi sesuai target.

"Saya kira kalau disatukan dalam sistem manajemen lalu lintas, (pemprov) akan lebih mudah mengontrolnya," jelas Sigit.




(MEL)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA