Regulasi Dinilai Jadi Sebab Penghuni Rusun Menunggak Sewa

   •    Jumat, 11 Aug 2017 10:01 WIB
rusunawa
Regulasi Dinilai Jadi Sebab Penghuni Rusun Menunggak  Sewa
Ilustrasi rumah susun. (Foto: MI/Atet Dwi Pramadia)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat Kebijakan Publik Abdul Fatah menilai banyaknya penghuni rusun yang menunggak biaya sewa disebabkan karena regulasi yang mengatur keberadaan rusun tidak tuntas.

Selama ini, kata Abdul, pemerintah hanya menggantungkan aturan pada Peraturan Gubernur yang cantelannya pada perda permukiman dan retribusi. Padahal pengelolaan rusun perlu dibuatkan aturan sendiri.

"Enggak ada perda khusus rusunawa sementara rusunawa ini terus bertambah. Harusnya pemerintah daerah baik DPRD maupun gubernur menggodok ini menjadi peraturan sehingga ada perlindungan terhadap penghuni," kata Abdul, dalam Primetime News, Kamis 10 Agustus 2017.

Abdul mengatakan regulasi itulah yang kemudian tidak bisa mengakomodasi masyarakat yang tidak mampu bayar. Padahal ketika masyarakat diminta pindah ke rusun akibat penggusuran, mereka hanya diberikan waktu 3 bulan untuk beradaptasi, termasuk dengan biaya sewa.

Dia melihat, dalam waktu 3 bulan itu masyarakat dihadapkan pada bagaimana menata hidup usai digusur, bagaimana mencari pekerjaan di tempat baru, sementara mereka juga harus dibebani dengan biaya sewa yang harus dibayar.

Persoalan yang paling mencolok pasti terjadi pada masyarakat berpenghasilan rendah dan lansia. Inilah yang dinilai Abdul sebagai kelemahan pemerintah. Sebab setiap mengeluarkan kebijakan terkait publik tidak pernah dilakukan analisa dampak sosialnya.

"Masyarakat yang secara ekonomi lemah dan lansia ini kan harusnya diakomodasi dalam aturan itu, mereka inilah yang rentan. Kalau analisis dampak sosialnya tuntas, pasti tidak jadi masalah," katanya.

Abdul mengatakan sebelum persoalan sewa rusun ini tuntas, pemerintah daerah seharusnya tidak menambah beban penghuni dengan 'intimidasi' bahwa masih banyak yang mau tinggal di rusun dan sanggup membayar sewa.

Ketika 'intimidasi' itu dilakukan justru akan menambah persoalan baru. Pemerintah sendiri akan bingung akan dikemanakan para penghuni yang telah membangun kehidupannya di rusun tersebut.

"Mereka ini digusur kemudian dipindahkan, ibaratnya setelah mereka 'diorangkan', dimanusiakan oleh gubernur sebelumnya jangan lagi dikembalikan jadi orang telantar," jelasnya.




(MEL)

Setnov Datangkan Tiga Saksi Ahli di Sidang Praperadilan

Setnov Datangkan Tiga Saksi Ahli di Sidang Praperadilan

43 minutes Ago

Setya Novanto mendatangkan tiga saksi ahli di praperadilan mulai dari ahli pidanadari Universit…

BERITA LAINNYA