Skenario Kasus Lahan Cengkareng Barat

Wanda Indana    •    Rabu, 24 Aug 2016 05:00 WIB
pembelian lahan cengkareng
Skenario Kasus Lahan Cengkareng Barat
Pertemuan negosiasi harga lahan Cengkareng Barat -- Foto: Istimewa

Metrotvnews.com, Jakarta: Kasus pembelian lahan di Rawah Bangkel, Cengkareng Barat, Jakarta Barat, sudah direncanakan dengan matang. Skenario penyerobotan lahan seluas 4,6 hektare milik Pemprov DKI Jakarta melibatkan peran banyak pihak.

Toeti Noezlar Soekarno yang mengaku si empunya lahan yang berada di pinggir Jalan Kamal Raya atau tol lingkar luar barat, Jakarta Barat, tidak pernah mengunjungi atau melihat langsung letak lahan sengketa. Toeti yang merupakan warga Bandung, Jawa Barat, ini juga tak tahu banyak soal jual beli lahan miliknya.

Jual beli lahan semuanya diurus Rudy Hartono Iskandar. Rudy disebut-sebut sebagai aktor utama yang berperan besar dalam sengketa lahan Cengkareng Barat. Rudy diketahui meminjam nama Toety untuk membuat sertifikat palsu. Pejabat di Kecamatan dan Kelurahan juga ikut cawe-cawe mengurus sertifikat karena mendapat imbalan.

Setelah bukti kepemilikan sudah diurus, Rudy menjual lahan 4,6 hektare Cengkareng Barat kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI. Rudy dan Dinas Perumahan melakukan tiga kali pertemuan untuk negosiasi harga. Selama pertemuan itu, Teoty tidak pernah dilibatkan.

Pertemuan pertama terjadi pada Jumat 25 September 2015 di Ruang Rapat Dinas Perumahan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pada pertemuan ini membahas ada tidaknya gugatan dari masyarakat atau pihak lain dan dugaan pemalsuan sertifikat.

Rapat tersebut dipimpin Kepala Bidang Pembangunan Perumahan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Sukmana. Pertemuan itu turut disaksikan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat, Sumanto, perwakilan dari Polda Metro Jaya, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Pejabat Wali Kota Jakarta Barat, Pejabat Kelurahan dan Kecamatan, dan notaris.


Negosiasi harga lahan Cengkareng Barat -- Foto: Istimewa

Pada pertemuan kedua, 1 Oktober 2015, Dinas Perumahan mengundang perwakilan masyarakat, yakni Aceng Sutisna, Rahidin Nur dan Farini Yapoon. Mereka dipanggil untuk menjelaskan status lahan yang akan dibeli Dinas Perumahan untuk pembangunan rusun.

Pada rapat itu, Aceng menjelaskan lahan tersebut masih dalam sengketa. Lagipula, penerbitan sertifikat milik Toeti janggal. Sertifikat Teoti keluar berdasarkan surat keterangan kehilangan girik yang dikeluarkan Polres Jakarta Barat. Surat keterangan kehilangan juga bukan atas nama Toeti, melainkan Nafis.

Pada pertemuan ketiga, Rabu 7 Oktober 2015, terjadi kesepakatan. Namun, Aceng, Rahidin dan Farini sudah tidak diajak rapat. Dinas Perumahan menyepakati membeli tanah Cengkareng Barat Rp 668 miliar, terdiri atas Rp 634 miliar harga tanah dan Rp 33,9 miliar pajak penghasilan serta pajak bumi dan bangunan. Atau Rp14,1 juta per meter sesuai hasil pengukuran tim appraisel. Anehnya, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di wilayah itu pada 2015 hanya senilai Rp6,2 juta per meter.

Suyanto, salah satu dari dua jaksa dari Kejari Jakarta Pusat yang hadir dalam rapat musyawara harga, mengaku tidak melihat kejanggalan. Suyanto hadir untuk mengawal proses pembelian sudah sesuai aturan perundnag-undangan. Dia bilang, jika terjadi permasalahan hukum maka Rudy yang harus bertanggungjawab.

"Rudy yang harus tanggungjawab, kan dia yang jual. Saya hadir untuk mendampingi prosesnya," kata Suyanto kepada Metrotvnews.com, Selasa (23/8/2016).

Transaksi jual beli tanah terjadi pada 5 November 2015. Pembelian tanah juga dinilai janggal karena duit Rp668 miliar dibayarkan kepada Rudy, bukan ke Toety, si pemilik tanah. Pemprov DKI sudah mengatur semua transaksi pembelian aset harus ditransfer ke rekening pemilik asli.


Negosiasi harga lahan Cengkareng Barat -- Foto: Istimewa

Kejanggalan juga terlihat dari kuitansi pembayaran yang tidak mencantumkan tanggal dan bulan transaksi. Sementara tahun transaksi justru tertulis pada tahun 2016.

Ayah Mertua Aceng, Rahidin menyebut ada bagi-bagi duit pada rapat negosiasi harga. Rapat itu juga bagian dari skenario yang dirancang Rudy dan oknum pejabat di lingkungan Pemprov DKI. Rahidin bilang, duit disebar setelah rapat oleh asisten Rudi berinisial A. Jumlahnya bervariasi, mulai Rp20 juta untuk jabatan paling rendah.

"Rapat itu cuma formalitas doang. Mereka semua bermain," kata Rahidin.

Metrotvnews.com sudah menghubungi hampir semua pejabat yang hadir dalam rapat negosiasi harga. Selain tidak tersambung, semua pejabat yang berhasil dihubungi menolak memberi tanggapan dan tidak bersedia bertemu.

Berlian Marpaung dari Direskrimsus Polda Metro Jaya yang ikut dalam rapat negosiasi harga, irit bicara. Dia tidak bersedia ditemui karena proses pembelian lahan sudah dipantau pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

"Tanahnya kan sudah diproses Kejaksaan. Tanya ke sana saja ya," ujar Berlian saat dihubungi.

Staf Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Cengkareng Barat Eko, juga mengaku tidak tahu menahu soal jual beli lahan Cengkareng Barat. "Saya hanya staf, cuma diberi tugas untuk dateng. Jujur, saya tidak tahu apa-apa," ujar Eko.

Pembelian lahan seluas 4,6 hektare itu berujung kisruh setelah menjadi salah satu temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015. BPK menemukan indikasi kerugian negara miliaran rupiah atas pembelian lahan Cengkareng Barat.

Duit gratifikasi pembelian lahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, mengalir ke banyak pihak. Uang 'terima kasih' itu dibagikan dalam jumlah beragam, mulai dari jutaan rupiah hingga miliaran rupiah. Sampai saat ini angka uang gratifikasi yang paling besar diterima mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan DKI Sukmana.
 
Pada Januari 2016, Sukmana disodorkan uang Rp9,6 miliar. Fulus diserahkan langsung oleh kuasa tanah Toeti Soekarno, Rudy Hartono Iskandar.
 
Sukmana sempat terkejut menerima uang berjumlah fantastis itu. Sukmana juga menanyakan untuk apa uang sebanyak itu diberikan kepada dirinya.
 
"Dia bilang uang terima kasih operasional dinas dan dia langsung pergi," kata Sukmana Kepada Metrotvnews.com, Jumat 1 Juli.

Tak sampai di situ, beberapa pejabat kota disebut-sebut ikut kecipratan uang pembelian lahan yang berada di Rawa Bengkel, Cengkareng Barat. Mantan Lurah Cengkareng Barat Mohammad Hatta mengaku mendapat uang sebesar Rp250 juta. Uang tersebut sebagai tanda terima kasih setelah dirinya meneken surat lahan milik Toeti Soekarno tidak dalam sengketa.
 
"Iya (menerima uang). Tapi, kan saya enggak pernah ambil. Itu sudah dikasih ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Hatta pada Metrotvnews.com di Kalideres, Jakarta Barat, Selasa 19 Juli.



Kwitansi Negosiasi harga lahan Cengkareng Barat -- Foto: Istimewa

Tersiar kabar, Hatta memperoleh uang itu dari Camat Cengkareng, Masud Effendi. Masud diduga mendapatkan uang dari Rudy untuk membagi-bagikan ke beberapa pejabat kelurahan yang terlibat.

Saat dikonfirmasi, Masud Effendi tak mengambil pusing. Ia menyerahkan masalah tersebut kepada penyidik Bareskrim.

"Itu kan hak dia untuk menjawab. Saya enggak tahu. Biarlah masalah ini ditangani oleh bareskrim," jawab Masud.
 
Kemudian, mantan Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Cengkareng Barat Gozali juga menerima gratifikasi. Kabarnya, paraf Gozali dihargai Rp30 juta hingga Rp35 juta.

Namun, ia buru-buru membantah kabar tersebut. Kendati begitu, Gozali tak nemampik bila dirinya menerima uang sebagai hadiah. Uang ia terima setelah tiga kali mengurus surat pengajuan sertifikat tanah milik Toeti Soekarno.
 
"Demi Allah saya enggak terima segitu (Rp35 juta). Kalau jumlahnya segitu, saya enggak seperti ini. Saya dikasih Rp5 juta doang," tegas Gozali.

Menurut pengakuannya, mantan Lurah Cengkareng Barat Tarso yang memberikan uang tersebut. Berdasarkan informasi yang didapat, Tarso mendapat jatah Rp2 miliar dari Rudy Hartono Iskandar. Namun Tarso membantah.
 
Metrotvnews.com juga terus mengejar kesaksian Rudy Hartono Iskandar. Rudy diduga mengetahui seluruh proses pembelian lahan Cengkareng Barat hingga pembagian gratifikasi.
 
Rabu, 13 Juli 2016 Metrotvnews.com bertandang ke rumah Rudy di Bukit Golf I Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sayangnya, Rudy tidak di tempat.
 
"Bapak lagi pergi ke Australia, dari sekitar lima hari sebelum lebaran," kata tukang kebun Rudy, Karim.
 
Karim menuturkan, Rudy rutin ke negeri Kangguru untuk menjenguk anaknya yang sedang menimba ilmu. Setidaknya, dalam setahun, pemilik showroom mobil RHYS di Radio dalam itu bisa tiga kali ke Australia.
 
Ia menambahkan, Rudy sudah mendapat surat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tiga bulan lalu. Seminggu setelahnya, Metrotvnews.com, mencoba mendatangi kediaman Rudy kembali, namun direktur dari PT Andi Artha itu belum juga tida di Indonesia.
 
Metrotvnews.com pun sudah berulangkali menghubungi Rudy melalui sambungan telepon dan aplikasi whatsapp, namun tidak ada jawaban. Padahal, nomor yang ia gunakan aktif.





(Des)

Di Balik

Di Balik "Nuwun Sewu" Ahok kepada Anies

20 minutes Ago

Salam berbahasa Jawa ini merupakan idiom yang bisa berarti "permisi' atau "maaf&q…

BERITA LAINNYA