Pengelola tak Berniat Usir Penunggak Tagihan Rusun

Lis Pratiwi    •    Jumat, 15 Sep 2017 16:24 WIB
penghuni rusunawa
Pengelola tak Berniat Usir Penunggak Tagihan Rusun
Ilustrasi penghuni rusun. Foto: MI/Immanuel

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengusir penunggak rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dari golongan umum atau non-relokasi. Namun, hingga hari ini pengelola memastikan belum berencana mengambil tindakan tersebut.
 
Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Pinus Elok, Nugraharyadi, mengatakan, tidak akan mengusir warga yang menunggak. Berdasarkan rapat dengan DPRD, warga non-relokasi yang menunggak hanya akan diminta mencicil tunggakan.
 
"Tidak ada penertiban apabila tidak melakukan pelanggaran berat, misalnya tidak ditempati, disewakan, tidak punya KTP rusun, dan datanya tidak sesuai surat perjanjian" kata Nugraharyadi kepada Metrotvnews.com, Jumat 15 September 2017.

Baca: Program DP 0% Solusi Selesaikan Tunggakan Rusun

Hal sama diungkapkan Ageng Darmintono, Kepala UPRS yang mengelola Rusunawa Pulo Gebang dan Rusunawa Komarudin, Jakarta Timur. Ia mengatakan, sudah ada kesepakatan antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Serikat Rakyat Miskin Indonesia mengatasi masalah ini.
 
"Sesuai dengan hasil rapat dengar pendapat (RDP) disepakati bahwa masalah tunggakan sewa akan diselesaikan secara administrasi tanpa menghilangkan hak konstitusi yang bersangkutan," ungkapnya.
 
Upaya penertiban tanpa mengusir penghuni juga dilakukan oleh Septalina, Kepala UPRS yang membawahi Rusunawa Cipinang Besar Selatan, Cipinang Muara, dan Pondok Bambu di Jakarta Timur. Menurutnya, tidak ada ancaman pengusiran bagi penghuni yang menunggak baik warga umum atau relokasi.
 
"Kalau penghuni yang kita eksekusi bukan karena tunggakan, pasti ada lainnya, seperti ditempati orang lain atau tidak ditempati," beber dia.

Baca: Penunggak Sewa Rusun bakal Diberikan Keringanan Asal Niat Mencicil

Sementara itu, pihak UPRS Marunda, Jakarta Utara juga memberi sikap sama. Padahal, sebagai Rusunawa dengan penghuni paling banyak di Jakarta, Marunda memiliki jumlah tunggakan sewa yang juga terbesar akibat ketidakpatuhan penghuninya.
 
"Sampai saat ini belum ada rencana mengusir, nanti saya tanya ke pimpinan," ujar Ahmad Maulana, Kepala Satuan Pelayanan UPRS Marunda.




(FZN)