Subsidi LRT dan MRT DKI Belum Diputuskan

Cindy    •    Rabu, 13 Mar 2019 00:22 WIB
mrtlrt
Subsidi LRT dan MRT DKI Belum Diputuskan
Rangkaian kereta mass rapid transit (MRT) Jakarta. Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Jakarta: Rapat gabungan Komisi B dan Komisi C DPRD DKI untuk membahas persoalan subsidi tarif Moda Raya Terpadu (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) batal digelar. Sebab, pembahasan di masing-masing komisi belum juga rampung.

Artinya hingga kini tarif dua moda transportasi itu belum juga ditentukan. Padahal, MRT dan LRT bakal beroperasi akhir Maret ini.

"Di komisi kemarin belum seberapa tuntas semua persoalannya (subsidi). Tapi ini yang dibicarakan apa, kok tiba-tiba sudah di rapimgab kan?" kata Sekretaris Komisi C James Arifin Sianipar di Gedung DPRD DKI, Selasa, 12 Maret 2019.

James baru mendapat kabar adanya rapat gabungan tersebut secara tiba-tiba. Bahkan rapat yang awalnya tertunda itu pun hanya dihadiri dua anggota Komisi C DPRD yakni Ida Riana dari Fraksi Partai Hanura dan James dari Fraksi Partai Nasdem.

"Tiba-tiba undangannya pukul 10.00 WIB, ditunda jadi pukul 13.00 WIB. Saya juga baru tahu ini (rapat gabungan)," ucapnya.

(Baca: Tarif LRT dan MRT Ditetapkan dalam Dua Pekan)

Pimpinan DPRD diminta menunggu hasil keputusan masing-masing komisi. Setelah bulat, kata James, rapat gabungan antara kedua komisi bisa digelar.

"Clear di komisi, baru di rapimgab. Rapimgab kan tinggal ketok palu, kalau belum selesai pembahasannya ngapain ketok palu," pungkasnya.

Pemprov DKI telah mengusulkan tarif Rp10.000 per penumpang untuk MRT Jakarta fase 1 rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI). Sementara untuk LRT Jakarta fase 1 rute Kelapa Gading-Velodrome, Pemprov DKI mengusulkan tarif Rp 6.000 per penumpang.

Dengan tarif tersebut, Pemprov DKI harus menggelontorkan subsidi Rp572 miliar untuk MRT dan Rp 327 miliar untuk LRT dari APBD DKI 2019. Subsidi untuk MRT dan LRT itu harus disetujui DPRD DKI Jakarta.


(JMS)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

1 month Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA