Yusril: Mustahil Pemprov DKI Batalkan HGB Pulau Reklamasi

Wandi Yusuf    •    Kamis, 11 Jan 2018 13:54 WIB
reklamasireklamasi teluk jakarta
Yusril: Mustahil Pemprov DKI Batalkan HGB Pulau Reklamasi
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. Foto: Antara/Wahyu A Putro

Jakarta: Jalan terjal bakal dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika ingin membatalkan kembali hak guna bangunan (HGB) atas pulau reklamasi yang sudah kadung terbit di Pulau D, Pantai Utara Jakarta. Lewat jalur pengadilan pun, sulit untuk memenanginya.

Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan HGB yang sudah diterbitkan BPN tak bisa begitu saja dibatalkan atas permintaan pihak lain. Kecuali, kata dia, BPN menyadari adanya kesalahan administratif dalam penerbitannya.

"Itu pun tidak mudah dilakukan karena kesalahan administratif bukanlah kesalahan pemohon hak, tetapi kesalahan BPN sendiri," kata Yusril saat dihubungi Medcom.id, Kamis, 11 Januari 2018.

Dalam kasus seperti itu, kata Yusril, pihak yang keberatan umumnya kalah saat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bahkan saat diteruskan ke kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Baca: Anies Tarik Seluruh Hak Guna Bangunan Pulau Reklamasi

Untuk kasus HGB di pulau reklamasi, Yusril melihat penerbitannya sesuai kesepakatan perjanjian antara Pemprov DKI dengan pengembang.

"Sejak awal, yang punya hajat melalukan reklamasi adalah Pemprov DKI, bukan swasta. Swasta justru merupakan pihak yang ditunjuk untuk melaksanakannya," kata mantan Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Baca: Menteri Agraria Tolak Permohonan Anies Batalkan HGB Pulau Reklamasi

Dari logika ini, kata Yusril, mustahil BPN menerbitkan HGB tanpa persetujuan dan rekomendasi dari pemegang hak pengelolaan (HPL), yakni Pemprov DKI.

"Maka beralasan saat BPN Jakarta Utara bersikeras mengatakan penerbitan HGB di lahan pulau reklamasi telah sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku," katanya.

Dalih raperda lemah

Yusril juga menganggap lemah alasan Pemprov DKI yang hendak membatalkan HGB di Pulau D atas dasar belum disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

"Mengatakan sesuatu salah dengan dasar sesuatu peraturan yang belum ada adalah tidak mungkin," kata dia menegaskan.

Foto udara kawasan proyek reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta, Selasa, 14 November 2017. Foto: Antara/Ahmad Subaidi

Menurutnya, hukum yang sudah ada sebelum adanya dua raperda itu telah cukup menjadi dasar diterbitkannya HGB, termasuk HPL atas nama Pemprov DKI. Aturan yang dimaksud adalah Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Pergub DKI Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta.

Lewat PTUN

Yusril menyebutkan Pemprov bisa saja mengajukan gugatan ke PTUN agar BPN mencabut HGB pulau reklamasi. Namun, dia mengingatkan jika praktik ini tak lazim.

"Tak lazim suatu instansi pemerintah menggugat keputusan instansi lain ke PTUN. Tetapi, di zaman sekarang ini, hal yang tak lazim bisa saja terjadi. Hal yang tidak mungkin pun bisa pula menjadi kenyataan," katanya.

Baca: Anies Siap Hadapi Risiko Penarikan HGB Pulau Reklamasi

Konsekuensinya, lanjut dia, Pemprov DKI harus membuktikan bahwa mereka mempunyai legal standing yang jelas untuk mengajukan gugatan itu.

"Pemprov DKI harus bisa membuktikan jika penerbitan HGB oleh BPN itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dengan dua raperda yang belum disahkan tadi," kata dia.


(UWA)

KPK Diminta tak Berhenti di Novanto

KPK Diminta tak Berhenti di Novanto

3 hours Ago

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S. Lang…

BERITA LAINNYA