Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mencari solusi untuk menandai taksi dalam jaringan (daring). Langkah tersebut sebagai respon dari keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir kewajiban pemasangan stiker yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017.
Direktur Jenderal Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan, salah satu wacana pemerintah yakni dengan pengaturan plat nomer polisi pada taksi daring. Harus ada plat taksi online khusus guna membedakannya dengan kendaraan pribadi.
"Platnya sama hitam, misalnya B nomer berapa mungkin nomor belakangnya TK barangkali," kata Budi di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat, 14 September 2018.
Selain itu, Kemenhub juga akan melakukan pembatasan wilayah operasi, serta tarif. Aturan ini bakal dimuat dalam Permenhub 108 yang tengah direvisi.
Namun, wacana ini juga bakal dilempar ke pelaku transportasi daring. Mulai dari pengemudi, hingga pemilik aplikasinya. Rencananya para pihak terkait akan diajak rapat Kemenhub pekan depan.
"Pasti ada usulan baru tapi itu harus atas diskusi bersama, saya tidak mau paksakan. Karena minimal saat pembahasan yang lebih lengkap, kepolisian, Kominfo, minimal saya punya draf," tuturnya.
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) kembali menggugurkan beberapa pasal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 108/2017 yang mengatur Angkutan Sewa Khusus (ASK), dan memerintahkan Kementrian Perhubungan mencabut Peraturan Menteri 108/2017.
Terdapat 10 pasal yang dicabut, yaitu argometer, stiker, dojumen perjalanan yang sah, persyaratan teknis perijininan, STNK atas nama badan hukum, badan hukum koperasi tempat menyimpan kendaraan, SRUT dan Buku Uji Kendaraan, larangan perusahaan aplikasi dan sanksi tanda khusus.
(AGA)
Sepeda motor tidak masuk dalam aturan transportasi.
Caleg DPR RI Partai NasDem Shanti Ramchand memberikan jasa hukumnya secara cuma-cuma dengan membantu membuat draf RUU ojek daring.
Penyedia aplikasi transportasi daring Go-Jek Indonesia menyampaikan pihaknya akan menjalin diskusi dan komunikasi dengan Kementeri…
Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Perhubungan untuk segera merampungkan peraturan menteri terkait dengan ojek online. Pre…
Payung hukum ini diberikan untuk memudahkan pengemudi transportasi online dalam mengais rezeki.
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
PKS dan Gerindra segera menyerahkan nama cawagub ke Anies.
Tilang elektronik dinilai efektif menimbulkan efek jera pada pengendara yang menerobos busway.
Namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku belum mengetahui dua nama cawagub tersebut.
Sebagian kota Jakarta akan turun hujan.
PT TransJakarta ingin semua koridor diterapkan tilang elektronik. T
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh karang taruna sebelum menyalurkan dana swakelo…
Pesawat yang membawa 180 penumpang dewasa, dua bayi dan tujuh kru, mengalami keluar landas pacu (overrun) setelah mendarat.…
Peletakan batu pertama Stadion BMW dilakukan minggu kedua Maret 2019.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengkritisi rencana pemberian dana swakelola untuk organisasi kemasyarakatan.
Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko meminta warga untuk melaporkan tarif parkir ilegal.
KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…