Pengelola Rusun Hanya Usir Pelaku Pelanggaran Berat

Lis Pratiwi    •    Jumat, 15 Sep 2017 17:43 WIB
penghuni rusunawa
Pengelola Rusun Hanya Usir Pelaku Pelanggaran Berat
Ilustrasi penghuni rusun. Foto: Antara/Agung Rajasa

Metrotvnews.com, Jakarta: Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) hanya akan menindak penghuni rusun yang melakukan pelanggaran berat. Penunggak sewa karena keterbatasan ekonomi diberi kesempatan mencicil.
 
"Walau pun golongan non-relokasi, mata pencahariannya beragam, ada yang buruh, ada supir, ada security, dan sebagainya," kata Kepala UPRS Pinus Elok, Nugraharyadi kepada Metrotvnews.com di Jakarta, Jumat 15 September 2017.
 
Ia mengatakan, berdasarkan rapat dengan pihak DPRD, warga yang menunggak hanya diminta mencicil biaya pelunasan. Saat ini, ada 44 warga non-relokasi di Rusunawa Pinus Elok, 15 di antaranya sudah melunasi tunggakan sewa.

Baca: Pengelola tak Berniat Usir Penunggak Tagihan Rusun

"Tidak ada penertiban apabila tidak melakukan pelanggaran berat, misalnya tidak ditempati, disewakan, tidak punya KTP rusun, dan datanya tidak sesuai surat perjanjian" tambahnya.
 
Kepala UPRS Pulo Gebang, Ageng Darmintono pun mengungkap hal serupa. Ia mengaku saat ini sudah melakukan penertiban sebanyak 22 unit karena tidak sesuai Surat Perjanjian (SP), atau tidak ditempati oleh penyewa.
 
"Selama penyewa menempati unit secara terus menerus, dapat dilihat dari rekening tagihan air, maka kami lakukan upaya persuasif untuk melunasi dengan jangka waktu tertentu," jelasnya.
 
Menurut Ageng, penunggakan sewa disebabkan beberapa faktor, di antaranya involusi pendapatan jika pencari nafkah tidak lagi bekerja atau meninggal. Juga penunggakan karena penghuni bandel yang sengaja mangkir meski mampu secara ekonomi.
 
"Kita tidak akan begitu saja mengusir warga non-relokasi. Mereka juga ada yang benar-benar tidak mampu," ungkapnya.

Baca: DPRD Desak Tunggakan Sewa Rusun Diputihkan

Hal sama dikatakan Septalina, Kepala UPRS Cipinang Besar Selatan (Cibesel), Jakarta Timur. Menurutnya, penghuni yang dieksekusi bukan karena tunggakan, namun faktor kenakalan. Lina menuturkan, eksekusi dilakukan dengan langkah peringatan, penempelan stiker segel, lalu penggembokan unit.
 
Hingga akhir Agustus 2017, Rusunawa Cibesel memiliki 115 unit berstiker segel dan menjadi target penggembokan. Sementara itu, dari total 500 unit di Rusunawa Cibesel ada 24 unit yang sudah digembok dan akan dikosongkan dalam waktu tujuh hari jika penghuni tak merespon.
 
"Kalau diberi stiker segel dan memang tidak mampu bayar, penghuni bisa ke pengelola bikin perjanjian mencicil. Yang penting kita lihat niat baik penghuni," pungkasnya.




(FZN)