Sumarsono Bantah Acak-acak Program Ahok

Nur Azizah    •    Selasa, 29 Nov 2016 11:32 WIB
apbd
Sumarsono Bantah Acak-acak Program Ahok
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Foto: MTVN/Ilham Wibowo

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono membantah mengubah Rencana Kebijakan Pembangunan Daerah (RKPD) yang sudah diprogramkan Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sumarsono hanya mempertajam kebijakan yang semula dinilai tidak signifikan.
 
Sumarsono mengatakan, tidak ada kebijakan yang bergeser dari RKPD. Ia meminta jangan ada pihak yang terpancing dengan isu perubahan kebijakan APBD 2017.
 
"Saya ngacak program yang mana? Sudah baca belum? Kalau baca komentar kan susah. Jadi tidak ada satu kalimat pun bergeser dari yang diprogramkan," kata Sumarsono di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).
 
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini menyampaikan, dirinya hanya mempertajam kebijakan yang semula dinilai tidak signifikan. Menurutnya, hal itu sudah dibahas dengan Sekretaris Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DKI, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 
"Kalau ada yang dibahas itu semata-mata menghargai dinamika bersama DPRD DKI. Karena, apa yang diusulkan eksekutif tidak mutlak harus seperti itu," ujar Sumarsono.
 
Ia mengungkapkan, beberapa perubahan adalah penambahan pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau. Selain itu, Pemprov DKI juga menambah alat berat untuk menanggulangi banjir yang kerap melanda Ibu Kota.
 
"Tidak dikurangi tapi ditambah. Yang utama adalah penambahan lahan dan fasilitas alat untuk Dinas Tata Air," ujarnya.
 
Menurut Sumarsonon, tidak ada yang salah dengan Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 yang disepakati DPRD DKI sebesar Rp70,28 triliun. Revisi dilakukan lantaran ada peningkatan nilai pendapatan sebesar Rp2 triliun.
 
Sumarsono menuturkan, ketika Ahok masih aktif, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD DKI belum dilakukan. Sumarsono menganggap wajar bila Ahok berbeda pendapat.
 
"KUA-PPAS itu kebijakan umum anggaran, kesepakatan eksekutif dan legislatif. KUA-PPAS yang sebelumnya itu sudah disampaikan tapi belum dibahas posisinya. Kemudian ada peningkatan pendapatan, jadi berubah dong," kata Sumarsono.
 
KUA-PPAS, kata pria yang akrab disapa Soni ini, telah disusun sejak Juli 2016. Namun, hingga Ahok resmi cuti sebagai gubernur, teknis dan konsepnya masih berupa rencana.
 
Soni mengaku hanya mengoptimalkan dana hasil peningkatan pajak daerah untuk program pendidikan, pembebasan lahan, serta peningkatan sarana prasarana lainnya, seperti taman dan rumah susun. Ia tak sepakat disebut mengacak-acak seluruh penyusunan KUA-PPAS.
 
Sebelumnya, Ahok menuding Soni mengubah seluruh isi KUA-PPAS 2017. "KUA-PPAS dibongkar habis Plt. Yang saya susun dibongkar habis, disusun ulang dengan struktur yang baru," kata Ahok di Rumah Lembang, Jakarta Pusat, Rabu 23 November.
 
Ahok mencontohkan, dirinya telah menghapus dana hibah Badan Musyawarah (Bamus) Betawi. Namun, dana sebesar Rp5 miliar itu kembali masuk di KUA-PPAS 2017 dan disahkan bersama DPRD DKI.
 



(FZN)

Ahok Tegaskan tak Pernah Umbar Janji saat Kampanye

Ahok Tegaskan tak Pernah Umbar Janji saat Kampanye

43 minutes Ago

Dia menegaskan hanya menyampaikan kinerjanya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta defenit…

BERITA LAINNYA