Polisi Minta Pemerintah Larang Peredaran Rokok Elektrik

Haufan Hasyim Salengke    •    Kamis, 08 Nov 2018 19:36 WIB
rokok elektrik
Polisi Minta Pemerintah Larang Peredaran Rokok Elektrik
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Polda Metro Jaya meminta pemerintah melarang atau membatasi peredaran  rokok elektrik (vape). Alasannya, kasus vape mengandung narkotika semakin marak.
 
Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, saat kegiatan rilis pengungkapan sindikat narkotika 'Reborn Cartel' yang memproduksi cairan rokok elektrik atau liquid vape yang mengandung ekstasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
 
"Kita dari kepolisian, Polda Metro Jaya, mengharapkan untuk meninjau ulang peraturan masuknya vape elektrik ke Indonesia. Jangan sampai ini membuat resah masyarakat," kata Argo di Jalan Janur Elok VII Blok QH5 No 12 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 8 November 2018.
 
"Kalau perlu vape elektrik tidak boleh masuk ke Indonesia. Karena masih banyak generasi bangsa kita yang menginginkan clear," tambahnya.
 
Polisi mengungkap adanya mini lab atau pabrik rumahan vape narkoba. Kegiatan yang dilakukan di rumah dua lantai itu dinilai sangat rapi.
 
"Para tetangga tidak mengetahui aktivitas yang dilakukan di rumah ini. Yang ada hanya ada gonggongan anjing. Jadi kegiatan pembuatan vape elektrik mengandung narkoba ini sangat rapi," katanya.

Baca: Vapor Rasa Buah Tak Baik untuk Jantung

Subdit I Ditresnarkoba Polra Metro Jaya membongkar sindikat narkotika 'Reborn Cartel' yang memproduksi cairan rokok elektrik atau liquid vape yang mengandung ekstasi.
 
Dari hasil operasi dan penyelidikan, polisi menangkap 18 orang tersangka. Mereka adalah ER, DIL, 23, AR,18, AG, KIM, 21, TY (napi 28 tahun), TM, 21, SEP, 22, BUS, 26, DAN, 28, HAM (napi 20 tahun), BR, 21, VIK, 20, DW, 25, DIK, 24, dan AD, 27, dan COK (napi 35 tahun).




(FZN)