Ahok Bawa Masalah Lahan Bukit Duri ke Pengadilan

LB Ciputri Hutabarat    •    Kamis, 22 Sep 2016 20:37 WIB
penggusuran bukit duri
Ahok Bawa Masalah Lahan Bukit Duri ke Pengadilan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: MTVN/M Rodhi Aulia)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membawa masalah 12 bidang tanah yang berada di Bukit Duri, Jakarta Selatan ke pengadilan. Lahan warga yang terkena normalisasi Sungai Ciliwung itu diketahui bersertifikat lengkap.
 
Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama memutuskan mengkonsinyasi lahan itu. Ahok sudah mempersiapkan dokumen untuk diserahkan ke pengadilan.
 
"Belum (dikonsinyasi). Tapi saya sudah suruh mereka. Tadi baru didisposisi," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2016).
 
Pemerintah Kota Jakarta Selatan sudah menjatuhkan SP 3 kepada warga Bukit Duri, Selasa, 20 September. Bukit Duri akan dibangun sheetpiles atau dinding turap pencegah banjir Kali Ciliwung.
 
Sebagai gantinya, warga direlokasi ke rumah susun sewa di Rawa Bebek. Namun, bagi warga yang memiliki sertifikat lengkap akan dibeli Pemprov DKI. Jika tak dijual, DKI akan menjalankan konsinyasi.
 
"Konsinyasi itu kita serahkan uang beli tanah ke pengadilan. Atas nama kepentingan masyarakat dan negara, kita beli tanahnya. Dia bisa ambil uang di pengadilan," ujar Ahok.
 
Sementara untuk teknis penggusuran, Ahok menyerahkan sepenuhnya kepada Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi. Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Selatan masih memberi waktu sepekan bagi warga RW 09,10,11, dan 12 Bukit Duri untuk membongkar bangunan mereka.
 
Sebelum pembongkaran, aliran listrik di kawasan tersebut akan diputus. Tri menambahkan, Pemkot memberikan kesempatan warga yang bertahan untuk mengemasi harta benda mereka.


 
(FZN)

Video /