Masyarakat Bertanggung Jawab Atas Sampah yang Diproduksi

   •    Selasa, 18 Jul 2017 15:32 WIB
sampah jakartasampah
Masyarakat Bertanggung Jawab Atas Sampah yang Diproduksi
Petugas kebersihan menyapu sampah yang bertebaran akibat warga membuang sampah di pinggir jalan kawasan Kota Bambu, Jakarta. (Foto: MI/Ramdani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Persoalan sampah di kota-kota besar seperti DKI Jakarta seakan tak memiliki ujung penyelesaian. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tak mampu mengurangi kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan.

Padahal dalam urusan pengelolaan sampah, tak hanya pemerintah saja yang memiliki beban dan tanggung jawab. Pihak swasta hingga elemen masyarakat sebagai juga memiliki tugas yang sama untuk menjaga lingkungan dari sampah.

"Pengelolaan sampah di DKI Jakarta ini memang sudah ada Perda-nya. Di situ mengatur keterlibatan Pemprov sebagai pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jadi diatur hak dan kewajibannya masing-masing," ujar Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Ali Maulana Hakim, dalam Metro Siang, Selasa 18 Juli 2017.

Menurut Ali, tanggung jawab Pemprov sebagai pemerintah dalam hal sampah di antaranya adalah pola pengumpulan sampah. Soal pengangkutan dan pengelolaan tempat akhir menjadi kewenangan pemerintah.

Dalam pengumpulan sampah ada metode pengumpulan langsung dan tidak langsung. Di sini, masyarakat bertanggung jawab melakukan pengumpulan tidak langsung melalui RT/RW menggunakan gerobak.

"Jadi masyarakat diwajibkan menjaga lingkungan sekitarnya, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi sampah dan memilah sampah itu kewajibannya," kata Ali.

Dalam Perda tersebut diatur juga apabila masyarakat tak mengindahkan aturan itumaka konsekuensinya sampah yang diproduksi masyarakat tidak akan diangkut ke tempat pembuangan akhir.

Tetapi, lantaran kewenangan berada di RT/RW, bukan di pemprov, agak sulit melakukan SOP yang sudah ada. Yang bisa dilakukan pemerintah hanya mendorong agar kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap sampah lebih diperhatikan.

"Jadi tugas kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengharapkan masyarakat sadar saja akan lama, ada beberapa Perda yang mengatur sanksi-sanksi terhadap pelanggaran ketertiban kebersihan," katanya.

Ali menjelaskan warga yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Perda bisa dikenakan sanksi denda hingga Rp500 ribu per orang atau kurungan.

Bisa juga di lingkungan perumahan, dalam hal ini RW, diberikan kewenangan memberikan sanksi sesuai kesepakatan warga. Pemberian sanksi bisa berupa sanksi sosial atau sanksi yang mendidik.

"Misalnya sanksi memberikan bantuan pembangunan untuk orang lain. Sanksi apa saja sesuai yang disepakati yang penting ada sebagai konsekuensi," jelasnya.




(MEL)