Larangan Sepeda Motor Mendukung Penerapan ERP

Faisal Abdalla    •    Rabu, 10 Jan 2018 12:04 WIB
erp jakartasepeda motor
Larangan Sepeda Motor Mendukung Penerapan ERP
Rambu larangan sepeda motor yang terpasang di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. MI/Arya Manggala.

Jakarta: Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pergub DKI Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Sepeda Motor. Putusan ini didasarkan bahwa pengguna sepeda motor berhak melewati jalan yang dibuat oleh pemerintah.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Muhammad Akbar menyayangkan putusan MA itu. Pria yang menjabat di era Basuki Tjahaja Purnama ini menilai kebijakan pembatasan sepeda motor dibuat untuk mendukung kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

"Kebijakan pelarangan sepeda motor itu tidak berdiri sendiri, tapi berkolerasi dengan penerapan ERP ke depannya," ujar Akbar dalam Focus Group Discussion Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor di Jabodetabek di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Januari 2017.


Layar informasi Electronic Road Pricing (ERP) terpampang di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. MI/Immanuel Antonius.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta punya rencana besar di balik pembatasan sepeda motor di seluruh jalan protokol yang didukung transportasi publik. Pemprov DKI ingin masyarakat beralih menggunakan transportasi publik. 

Baca: Dirlantas tak Sepakat Larangan Motor di Thamrin Dicabut

Jalan MH Thamrin pun sengaja dipilih sebagai model. Karena, Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat dinilai memiliki banyak jalur alternatif.

"Kebijakan ini harus step by step. Kita mulai dari yang paling mudah, yaitu MH Thamrin. Di jalan itu angkutan umum sudah baik.  Akses di jalan itu juga ada alternatifnya. Jadi pengguna sepeda motor masih bisa mengakses," jelas Akbar. 

Lebih lanjut lagi, Akbar menilai pencabutan larangan sepeda motor di jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat membuat penerapan kebijakan ERP tak akan efektif.

"Ketika ERP diterapkan tapi sepeda motor tidak dilarang, Jalan Thamrin tetap akan penuh dengan sepeda motor," tegas Akbar. 


(DRI)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA