10 Ribu Taksi Online di Jakarta Sudah Uji KIR

Arga sumantri    •    Minggu, 05 Nov 2017 19:19 WIB
polemik taksi online
10 Ribu Taksi <i>Online</i> di Jakarta Sudah Uji KIR
Menhub Budi Karya Sumadi (kiri) tengah mengecek lokasi uji KIR milik Pemprov DKI di Pulogadung, Jakarta Timur. (Foto: MTVN/Arga Sumantri).

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebanyak 10 ribu kendaraan taksi berbasis aplikasi online diklaim sudah melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor alias uji KIR. Jumlah itu merupakan yang terdata di lokasi uji KIR milik Pemprov DKI.

"Sekarang yang sudah, di DKI saja 10 ribu. Kan ada juga yang swasta," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di lokasi uji KIR Pulogadung, Jakarta Timur, Minggu 5 November 2017.

Sementara itu, uji KIR di bawah kendali Pemprov DKI dianggap sudah baik. Namun jumlahnya masih kurang. Makanya, kata Budi, pemerintah juga menggandeng swasta untuk ikut membuka pengujian KIR.

"Kita minta juga swasta, pemegang merek, untuk melakukan (uji KIR). Karena dengan seperti ini, prosesnya akan cepat," ucapnya.

(Baca juga: Taksi Online Harus Berbadan Usaha)

Budi menilai mekanisme uji KIR bagi taksi online lebih pada kebutuhan legitimasi. Ia meyakini kondisi kendaraan taksi online relatif prima, sebab mayoritas pengendara taksi online membeli unit armada baru.

"Kendaraan baru itu praktis yang relatif sudah baik, jadi tinggal legitimasi saja, KIR ini. Mungkin dari institusi yang sama. Jadi Semakin banyak semakin baik," ungkapnya.

(Baca juga: Taksi Online Diberi Waktu 3 Bulan Penuhi Syarat Beroperasi)

Uji KIR jadi salah satu syarat dasar taksi online beroperasi, mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 yang berlaku 1 November 2018. Aturan itu setidaknya memuat tiga syarat. Selain wajib lolos uji KIR, pengemudi juga harus memiliki SIM Umum, dan memasang stiker khusus.

Usai tiga syarat dasar itu terpenuhi, Kemenhub mewajibkan pengemudi memenuhi syarat lainnya antara lain, berbadan hukum, mendapatkan izin dari pemerintah daerah, dan pembatasan wilayah. Syarat-syarat itu harus dipenuhi maksimal tiga bulan sejak Permenhub 108 tentang aturan baru taksi online keluar.


(HUS)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA