MTI: Pembatasan Sepeda Motor Bagian dari Manajemen Lalu Lintas

   •    Rabu, 10 Jan 2018 11:20 WIB
pembatasan sepeda motor
MTI: Pembatasan Sepeda Motor Bagian dari Manajemen Lalu Lintas
: Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. (Foto: ANTARA/ Muhammad Adimaja)

Jakarta: Mahkamah Agung resmi mencabut pembatasan sepeda motor melintas di jalan protokol ibu kota, khususnya di kawasan Jalan MH Thamrin dan Jalan Sudirman. Salah satu pertimbangannya, pengguna sepeda motor berhak untuk melewati jalan yang dibuat oleh pemerintah.

Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Ellen Tangkudung menilai pencabutan Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda motor adalah sebuah kemunduran.

Menurut dia, selama aturan tersebut diberlakukan angka kemacetan di ruas jalan itu berkurang pun dengan penurunan angka kecelakaan yang 70 persennya didominasi oleh kendaraan roda dua.

"Pembatasan itu sebenarnya bagian dari manajemen lalu lintas. Pelarangan sepeda motor sudah melalui kajian tidak hanya untuk roda dua, roda empat pun dikendalikan di sana dengan sistem ganjil genap," katanya, dalam Metro Pagi Primetime, Rabu 9 Januari 2018.

Alasan karena pengguna roda dua juga berhak menggunakan jalan dinilai Ellen memang menjadi hak asasi setiap orang. Namun ada aturan tertentu yang mestinya tetap dipatuhi.

"Ada rambu dilarang masuk misalnya, kalau itu dikatakan bahwa hak asasi saya untuk masuk karena bayar pajak kan susah. HAM juga berlaku buat yang lain bukan hanya sepeda motor," katanya.

Menurut Ellen, berdalih dengan hak asasi boleh saja namun harus diingat bahwa aturan dibuat bukan untuk mengurangi hak seseorang. Di balik tuntutan hak itu, pemerintah sendiri sudah menyiapkan pilihan angkutan umum yang bisa digunakan oleh pengguna sepeda motor.

Khusus untuk di ruas jalan MH Thamrin dan Sudirman dalam catatan Ellen hanya ada 5 gedung yang memang tidak dapat diakses melalui pintu belakang dan menyulitkan pengguna roda dua. Namun, kata dia, bukan berarti tidak bisa ditempuh.

"Jadi bukan tidak boleh sama sekali lewat jalan itu, kan ada pilihan lain," ungkapnya.

Ellen mengatakan prinsipnya pembatasan sepeda motor diatur untuk mendorong orang menggunakan angkutan umum, di samping juga upaya pemerintah mengendalikan kendaraan pribadi yang melintas di ibu kota.

Menurut dia, tidak ada yang salah ketika Pemprov DKI memberlakukan aturan tersebut. Sebab pada 2029 Pemprov sudah menargetkan 60 persen perjalanan di ibu kota akan ditempuh dengan angkutan umum.

Putusan MA sudah final, Ellen menilai hal yang bisa dilakukan Pemprov DKI kemudian adalah mencari atau melakukan alternatif lain untuk tetap membatasi kendaraan pribadi masuk ibu kota.

Misalnya pemberlakuan ERP yang tidak hanya untuk kendaraan roda empat namun juga roda dua dan sistem parkir.

"Sistem parkir perlu dibuat zona khusus dengan tarif yang mahal termasuk bagi sepeda motor. Dengan begini orang akan berpikir lagi lebih baik menggunakan angkutan umum. Lagi pula di kawasan itu sudah ada angkutan gratis dan pengguna transjakarta juga meningkat cukup signifikan," jelasnya.




(MEL)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA