Presiden Paksa Menteri BPN Terbitkan Sertifikat Tanah

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 11 Oct 2017 14:24 WIB
pertanahan
Presiden Paksa Menteri BPN Terbitkan Sertifikat Tanah
Presiden Joko Widodo--Metrotvnews.com/Desi Angriani

Metrotvnews.com, Banten: Presiden Joko Widodo memaksa Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil segera menerbitkan sertifikat tanah kepada masyakarat. Tahun ini, sertifikat yang harus disalurkan sebesar 5 juta bidang tanah.

"Tahun depan 7 juta (bidang tanah). 2019, 9 juta. Saya paksa dan saya hitung. Kenapa? Karena setiap pergi ke desa dan daerah selalu yang dikeluhkan urusan sertifikat. Bener ndak?" kata Presiden saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Jalan Raya Serpong Puspiptek, Tangerang Selatan, Rabu 11 Oktober 2017.

Jokowi menuturkan, seharusnya tahun lalu pemerintah sudah menyerahkan sebanyak 126 juta bidang tanah yang bersertifikat. Namun, target itu tak tercapai sehingga hanya 46 juta bidang tanah yang terealisasi.

Ia tak ingin penerbitan sertifikat tanah di tahun selanjutnya gagal. Untuk itu, ia akan terus memantau pemberian sertifikat. Apalagi, kata dia, selama ini sudah banyak ribut-ribut soal tanah karena tak punya sertifikat.

"Sekarang bekerja kita beri target 5,7,9 juta. Kalau enggak selesai, saya bilang awas pak Menteri. Yang terjadi sengketa tanah di mana-mana. Tidak hanya di Tangerang, Sumatera, Sulawesi, semuanya. Karena enggak pegang sertifikat," tandas dia.

Dalam pembagian sertifikat itu, Presiden meminta para penerima mengangkat sertifikat ke udara. Jokowi ingin melihat bukti pemberian sertifikat tersebut dilakukan secara tepat.

Jokowi sudah 38 kali terjun langsung menyerahkan sertifikat tanah ke daerah-daerah. Total ada sekitar 147.813 sertifikat yang diserahkan langsung presiden. Sedangkan, sisanya diserahkan oleh Menteri BPN Sofyan Djalil.

"Kalau semua sudah pegang sertifikat semuanya enak," tukas dia. 


 


(REN)

Pengacara Sebut Dakwaan Novanto Imajinasi KPK

Pengacara Sebut Dakwaan Novanto Imajinasi KPK

6 hours Ago

Tim kuasa hukum Novanto mempertanyakan alat bukti yang menjadi dasar pembuatan surat dakwaan.

BERITA LAINNYA