Sandi Pasrahkan Keputusan Dana Parpol ke Kemendagri

Nur Azizah    •    Kamis, 07 Dec 2017 09:54 WIB
pemprov dki
Sandi Pasrahkan Keputusan Dana Parpol ke Kemendagri
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Foto: Antara/Rosa Panggabean.

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyerahkan keputusan soal dana bantuan untuk partai politik di DPRD DKI Jakarta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemendagri dianggap memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut.

Pemprov DKI Jakarta memberikan dana bantuan sebesar Rp4.000 per surat suara per partai. Pemberian bantuan keuangan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2027 Tahun 2017 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik.

"Saya serahkan ke Mendagri (Tjahjo Kumolo) dan Pak Soni (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono). Silakan saja diputuskan. Kita hanya ikuti apa yang diutuskan. Itu murni prerogatif dari Pak Soni dan teman-teman di Kemendagri," kata Sandi di Balai Kota, Jakarta  Pusat,  Kamis, 7 Desember 2017.

Sementara itu, Sumarsono mengatakan penaikan dana bantuan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pasalnya, penaikan dana melebihi kenaikan bantuan yang diberikan pemerintah pusat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol, bantuan dana parpol sebesar Rp1.000 per suara.

Baca: Kemendagri Coret Dana Bantuan Parpol di APBD DKI 2018

"Nah itu bagian yang sekarang menjadi sorotan juga. Naik dari Rp400 ke Rp4.000. Aturan nasional kan kenaikan hanya Rp1.000," kata Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Desember 2017.

Mantan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta ini bakal mencoret dana tersebut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) harus mengikuti aturan nasional. "Tiba-tiba memberikan Rp4.000, itu angka  yang berlebihan. Pokoknya seluruh APBD kami corat-coret," imbuh dia.

Sumarsono meminta Pemprov mengganti berdasarkan rekomendasi dari Kemendagri. "Ganti, sempurnakan sesuai rekomendasi. Jadi tidak punya hak jawab lagi," pungkas dia.


(OGI)

Dua Anak Novanto bakal Kembali Dipanggil KPK

Dua Anak Novanto bakal Kembali Dipanggil KPK

17 minutes Ago

Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang S…

BERITA LAINNYA