Anies Hentikan Proyek Reklamasi di 13 Pulau

Nur Azizah    •    Rabu, 26 Sep 2018 17:24 WIB
reklamasi teluk jakarta
Anies Hentikan Proyek Reklamasi di 13 Pulau
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan konpers penghentian proyek reklamasi - Medcom.id/Nur Azizah.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan seluruh proyek reklamasi. Ada 13 pulau yang dihentikan perizinannya.

13 pulau itu yakni, Pulau A, B, dan E milik PT Kapuk Naga Indah, lalu Pulau I, J, dan K milik PT Pembangunan Jaya Ancol, serta Pulau M punya PT Manggala Krida Yudha. 

Pulau yang juga dihentikan izinnya yakni Pulau O dan F milik PT Jakarta Propertindo, Pulau P dan Q milik KEK Marunda Jakarta, Pulau H punya PT Taman Harapan Indah dan Pulau I milik PT Jaladri Kartika Pakci.

Anies menyampaikan, keputusan diambil setelah mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura). Penghentian itu tidak hanya pengerjaan tetapi juga secara keseluruhan.

“Dari hasil rekomendasi, kami pastikan 13 pulau yang belum dibangun akan dihentikan pengerjaannya,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 26 September 2018.

(Baca juga: Anies: Jangan Berimajinasi Soal Reklamasi)

Sementara pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan, akan dikelola untuk kepentingan publik. Ia mengaku tetap mendukung pengembangan ekonomi dan pelaku properti. 

"Kita pastikan pengelolaan tata ruang dan pemanfaatannya, menghargai aspek lingkungan hidup dan pemberdayaan pesisir," tambah dia.

Selanjutnya, Pemprov DKI akan mengirim surat pencabutan persetujuan prinsip dan pembatalan surat perjanjian kerja sama kepada pihak pengembang. Kemudian, akan dilakukan perhitungan nilai ekonomis dari kewajiban, kontribusi tambahan, dan kontribusi yang sudah dilaksanakan oleh mitra melalui jasa penilai independen.

“Bagi pengembang yang sudah memberikan kontribusi tambahan seperti rumah susun, jalan inspeksi, dan sarana prasarana lain, akan diberikan kompensasi berupa konversi dengan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atas kegiatan usaha yang dilakukan di lokasi lain,” pungkas dia.




(REN)