Pemkot Bekasi akan Operasikan Bajaj

Antara    •    Senin, 17 Oct 2016 11:23 WIB
bajaj
Pemkot Bekasi akan Operasikan Bajaj
Sejumlah pengemudi moda transportasi Bajaj gas berkumpul ketika acara pelepasan Bajaj gas gratis di MRU PGN Station, IRTI Monas, Jakarta, Minggu (14/8)--MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Bekasi: Di Ibu Kota moda transportasi bajaj mulai ditinggalkan para penumpang angkutan umum. Namun, di Kota Bekasi bajaj bakal menjadi primadona baru.

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, berencana menyediakan dua payung hukum untuk pengoperasian bajaj di wilayah itu.

"Payung hukum yang pertama adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Lingkungan di Kawasan Perumahan dan Kawasan Tertentu di Daerah," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliana di Bekasi, Senin (17/10/2016).

Menurut dia, aturan tersebut menjadi landasan Pemkot Bekasi untuk pengadaan angkutan ramah lingkungan bajaj di kawasan perumahan warga. Adapun payung hukum operasional trayek bajaj akan diatur melalui Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda).

"Organda akan memfasilitasi perizinan operasionalnya lewat Koperasi Angkutan Bekasi (Koasi)," terangnya.

Baca: Ahok Tak Setuju Bajaj Dilarang Melintas Depan Istana

Yayan mengatakan ada dua perusahaan yang saat ini mengajukan kerja sama pengadaan unit angkutan tersebut, yakni PT TVS King dan PT Bajaj RE.

Operasionalisasi bajaj segera memasuki uji coba di Perumahan Bekasi Permai, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur pada Selasa 18 Oktober. "Wali Kota Bekasi akan langsung meresmikan uji coba tersebut mulai pukul 09.00 WIB," katanya.

Baca: Ahok Klaim Sudah Musnahkan 7 Ribu Bajaj Oranye

Khusus agenda uji coba, kata dia, pihaknya akan mengoperasikan 20 unit bajaj di kawasan itu. "Selama uji coba pada 18-28 Oktober 2016, akan digratiskan dulu sambil menunggu hasil evaluasi kegiatan di lapangan," katanya.

Yayan menegaskan operasional bajaj di wilayahnya dibatasi hanya di dalam lingkungan perumahan warga. Ini guna mengantisipasi kemacetan akibat penambahan volume kendaraan di sejumlah jalan umum.

"Sifatnya hanya untuk kendaraan pengumpan saja dari lingkungan perumahan ke sejumlah halte di jalan umum. Tidak boleh ada operasional bajaj masuk ke jalan umum," katanya.

Saat ini ada sekitar 14.200 unit bajaj di DKI Jakarta dengan status kepemilikan koperasi atau perorangan. Harga unit bajaj saat ini terbilang tinggi Rp70-Rp120 jutaan. Ini yang membuat setoran dan biaya sewanya terbilang tinggi.


(YDH)