Penerbitan HGB Pulau D Diklaim Sesuai Aturan

Nur Azizah    •    Selasa, 29 Aug 2017 14:17 WIB
reklamasi teluk jakarta
Penerbitan HGB Pulau D Diklaim Sesuai Aturan
Foto udara suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta, Minggu (28/2). Foto: Antara/Andika Wahyu

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta M. Najib Taufieq meyakini penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Pulau D tak menyalahi aturan. Ia menjelaskan, penerbitan HGB Pulau D sudah sesuai Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 pasal 4 huruf c.

Pada pasal itu dinyatakan bahwa pemberian HGB atas hak tanah pengelolaan. Pasal itu tidak mengatur berapa luas yang menjadi kewenangan kantor BPN kota.

"Bahwa pemberian HGB di atas hak lahan pengelolaan itu berapa pun luasnya merupakan kewenangan kantor pertahanan kota," kata Najib di kantor BPN DKI Jakarta, Jatibaru, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Agustus 2017.

Najib menuturkan, penerbitan HGB menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) sekitar satu bulan lalu. Dia mengklaim penerbitan sertifikatnya sudah melalui proses yang benar.

"Mulai dari pengukuran, lalu luas, lalu ditinjau lokasi oleh panitia pemeriksaan tanah. Lalu ada kesimpulan boleh atau tidak. Setelah itu keluar SK penetapan pemberian hak," terangnya.

Setelah itu, lanjut Najib, PT Kapuk Naga Indah harus membayar biaya perolehan HGB dan mendaftarkan kembali di BPN Jakarta Utara.

"Baru keluarlah sertifikat," imbuhnya.

Pemanfaatan HGB pulau D akan digunakan 52,5 persen untuk komersial dan 47,5 persen untuk kepentingan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

"Fasos Fasum wajib dibangun pihak pengembang dan diserahkan Pemda DKI untuk disertifikakatkan dengan hak pakai atas nama Pemerintah DKI Jakarta," kata dia.


(MBM)

Setnov Tak Menyangka Langsung Ditahan KPK

Setnov Tak Menyangka Langsung Ditahan KPK

50 minutes Ago

Usai menjalani pemeriksaan awal di KPK, tersangka kasus korupsi KTP-el Setya Novanto ditempatka…

BERITA LAINNYA