40% dari Ribuan Aset DKI Ditemukan

Sri Utami    •    Kamis, 10 Aug 2017 08:28 WIB
penyerobotan aset dki
40% dari Ribuan Aset DKI Ditemukan
Petani memanen kangkung di sebuah lahan kosong di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Senin (13/2/2017). Foto: MI/Galih Pradipta

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta melalui rapat pimpinan bersama gubenur telah mengeluarkan setidaknya 3.000 Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) selama 2017. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 2.900 SIPPT.

Aset tersebut digunakan pihak ketiga sesuai dengan Keputusan Gubernur No 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban dari Pemegang SIPPT kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam penerbitan SIPPT, pihak ketiga diikat dengan kewajiban menyediakan lahan serta fasilitas umum dan sosial.

Ketua Pansus Aset DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan pihaknya menemukan lebih dari 3.000 surat izin yang sudah disetujui pemerintah namun tidak jelas penyelesaian kewajiban yang harus dituntaskan pihak ketiga.

"Ada peningkatan pemberian SIPPT yang dicatat dinas teknis, tapi pencatatan belum seluruhnya. Nanti akan ketahuan siapa pengembang yang patuh, mana yang tidak," imbuhnya.

Dinas Teknis Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta mencatat baru 40% dari 3.000 yang ada izinnya. DPRD DKI sudah menggenggam data 40% tersebut, berada di daerah mana, perusahaan apa saja, dan apa kewajibannya.

Gembong mengungkapkan banyak aset yang dimiliki pemerintah tidak jelas keberadaannya. Sejak 1971 hingga 1990 jumlah aset dan izin SIPPT yang digunakan pihak ketiga tidak diketahui letak lokasinya.

"Itulah kenyataannya, aset 1971-1990 dicatat BPN, namun tidak mencantumkan lokasinya. Hanya 40% aset yang sudah jelas, sisanya rentan hilang."

Baca: Banyak Aset Pemprov DKI Terbengkalai

Upaya memperjelas keberadaan aset dan kewajiban dalam perjanjian menggunakan metode khsusus. Selanjutnya dilakukan penyesuaian data dengan Badan Pemelihara Aset Daerah (BPAD), BPK, dan BPN.

"Minggu depan kami cocokkan data dengan BPAD dan BPN agar terungkap semua tanah yang digunakan pengembang, pengusaha mal, perumahan dan lainnya," tegasnya.

Manual

Kepala Dinas Teknis Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta Benny Agus Chandra membantah tudingan data aset amburadul karena pihaknya masih mencatat SIPPT secara manual. Pencatatan manual merupakan sindiran Plt Gubernur DKI Sumarsono sebagai penyebab tidak jelasnya berbagai aset pemerintah.

"Sudah 40% yang kami plot dalam peta. Jadi tidak manual lagi, tapi menggunakan data dan koordinat spatial," terang Agus.

Surat izin prinsip untuk badan usaha atau perusahaan realestat/properti, menurut Benny, hanya diberikan bagi penggunaan tanah lebih besar dari 5.000 m2.

Menurut Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, sedikitnya 1.761 hektare tanah aset Pemprov DKI dikuasai pengembang. Tanah yang sebenarnya untuk fasilitas umum dan sosial tersebut hingga kini tidak kunjung diselesaikan. Nilai tanahnya sudah mencapai Rp26,418 triliun.

Sistem pengarsipan pemerintah yang buruk dan berantakan, lanjut Ucok, bukan menjadi satu-satunya penyebab. Berbagai kepentingan melatarbelakangi tidak jelasnya keberadaan aset negara ini.

Unchok menyatakan mayoritas pihak ketiga sebagai pengguna lahan tidak menyelesaikan kewajibannya dengan fasilitas umum atau tanah yang disiapkan.

"Kebanyakan dari mereka memberi uang, bukan tanah buat fasilitas umum dan sosial. Biasanya oknum yang mengambil keuntungan mengatakan aset mengalami penyusutan, padahal tidak. Dan dia bilang lagi aset itu sudah dijual," tandasnya. (J-2)


(UWA)