Penerapan e-Tilang Belum Bisa Diwujudkan

Media Indonesia    •    Selasa, 05 Dec 2017 08:09 WIB
tilang elektronik
Penerapan e-Tilang Belum Bisa Diwujudkan
Rekaman Dinas Perhubungan Surabaya di centre CCTV -- MTVN/Syaikhul Hadi

Jakarta: Penerapan sistem tilang elektronik atau e-Tilang belum bisa dilakukan secara optimal dalam menindak pelanggar lalu lintas. Kepolisian terkendala integrasi data kendaraan.

Kepala Subdit Bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto menuturkan data kepemilikan kendaraan di Jakarta masih bermasalah. Hal itu membuat penerapan e-Tilang tidak optimal karena petugas kesulitan memverifikasi data tersebut

"Banyak kendaraan yang bukan miliknya sendiri sehingga menyulitkan untuk pendataan, seperti soal alamat pelanggar. Kendala lainnya ialah banyak kendaraan pembelian bekas yang tidak segera dibalik nama. Jadi kalau mau denda tilangnya dilakukan saat pembayaran pajak" kata Budiyanto dikutip dari Media Indonesia, Selasa 5 Desember 2017. 

Budiyanto menambahkan teknologi CCTV belum bisa mendukung sistem ini. Saat ini, sudah ada 800 CCTV tersebar di wilayah kewenangan Polda Metro Jaya.

Namun, CCTV tersebut belum bisa merekam pelanggaran lalu lintas secara langsung. "Pemberlakuan sarana CCTV untuk sarana penegakan hukum belum dilaksanakan sampai saat ini," ujar dia. 

(Baca juga: 4 Ribu Kamera Siap Dukung Tilang Online)

Penggunaan CCTV untuk penegakan hukum, menurut dia, memerlukan sumber daya manusia khusus agar pemantauan bisa berjalan optimal. Karena itu, polda perlu mengembangkan SDM apabila ingin menerapkan CCTV untuk dasar penindakan.

Berdasarkan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, rekaman CCTV bisa digunakan untuk menindak pelanggar lalu lintas melalui sistem tilang elektronik.

Penilangan juga didukung Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam aturan itu disebutkan, dokumentasi elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara di Indonesia.

"Perlu ada aturan pelaksanaan UU tersebut, persiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, koordinasi dengan CJS (criminal justice system), serta penyiapan SOP," tutur Budiyanto.

(Baca juga: Tilang CCTV Mampu Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Surabaya)


 


(REN)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

9 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA