5 BUMD DKI Terancam tak Dapat Penyertaan Modal di 2018

LB Ciputri Hutabarat    •    Selasa, 14 Nov 2017 12:34 WIB
apbd
5 BUMD DKI Terancam tak Dapat Penyertaan Modal di 2018
Sekda DKI JakartaSaefullah. Foto: MTVN/Ilham Wibowo.

Metrotvnews.com, Jakarta: Lima BUMD milik Pemprov DKI terancam tak mendapatkan penyertaan modal daerah (PMD) di 2018. Hal itu supaya defisit anggaran sebesar Rp2,5 triliun di 2018 bisa tertutupi.

"Untuk PT Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang, PT Pembangunan Sarana Jaya, dan PT Asuransi Bangun Askrida ini atas arahan Pak Gubernur (Anies Baswedan) dinolkan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 14 November 2017.

Kelima BUMD itu sudah mengajukan proposal PMD kepada Pemprov DKI. PT Jakarta Tourisindo mengajukan Rp3,3 triliun, PD Dharma Jaya Rp39 miliar, PT Food Station Tjipinang Rp125 miliar, PT Pembangunan Sarana Jaya Rp394 miliar, dan PT Asuransi Bangun Askrida Rp4,4 miliar.

Namun, ajuan sejumlah BUMD itu disarankan untuk dihilangkan dalam draf kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2018. Saefullah mengatakan, Anies dan wakilnya, Sandiaga Uno, berharap BUMD lebih mandiri menjalankan bisnisnya.

"Jadi tidak selalu minta PMD ke Pemprov, dengan kerjasama dengan pihak swasta, metode diserahkan ke BUMD itu," ujar Saefullah.

Selain itu, PMD untuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) juga akan dikurangi berkaitan dengan pembangunan proyek light rail transit (LRT) fase II sebesar Rp1,2 triliun. Sementara itu, yang diajukan PT Jakpro sebesar Rp3,3 triliun.

"Kemudian pengembalian dana Jakpro yang dulu untuk revitalisasi Palyja sebesar Rp650 miliar termasuk bunganya. Kemudian silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) ini dinaikan kurang lebih jadi Rp700 miliar sehingga silpa jadi Rp6,7 triliun," tuias Saefullah.

Semestinya, hari ini Pemprov DKI dan DPRD DKI mengesahkan KUA-PPAS 2018. Namun, usulan soal pengurangan PMD sejumlah BUMD itu menuai perdebatan dengan anggota dewan di Badan Anggaran sehingga KUA-PPAS 2018 belum diputuskan.


(OGI)