Pemberlakuan Peraturan Taksi Online Ditunda

Fachri Audhia Hafiez    •    Rabu, 14 Feb 2018 19:32 WIB
polemik taksi online
Pemberlakuan Peraturan Taksi <i>Online</i> Ditunda
Perwakilan pengemudi taksi online, April Baja. Foto: MTVN/Fachri Audhia Hafiez.

Jakarta: Pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek, ditunda. Penundaan dilakukan hingga waktu yang belum ditentukan.
 
Kesepakatan itu diambil setelah para sopir taksi online yang berunjuk rasa bertemu dengan perwakilan Istana Negara.
 
Perwakilan demonstran, April Baja, menjelaskan, setelah Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) bertemu perwakilan Istana, tercapai kesepakatan akan ada konsolidasi dan komunikasi yang digagas oleh Kantor Staf Presiden (KSP).
 
"Akan melakukan pertemuan intens yang digagas oleh KSP mulai Senin depan untuk membenarkan 'posisi duduk' kita, tidak hanya menyalahkan Kementerian Perhubungan," kata April di lokasi, Rabu, 14 Februari 2018.

Baca: Penolakan Permenhub 108 Disebut tak Rasional  

Dengan dijadwalkannya pertemuan tersebut, tercapai kesepakatan bahwa Permenhub 108 tidak berlaku selama masa komunikasi tersebut. "Jadi, dalam bahasa kasarnya tidak ada aktivitas Permenhub 108 selama masa komunikasi," ujar April.
 
Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyo, menjelaskan pertemuan tersebut tidak bisa mencapai keputusan saat ini juga. Pasalnya, perlu pertemuan yang akan melibatkan lintas kelembagaan.
 
"Dari hasil pertemuan tadi tidak bisa diputuskan hari ini. Karena membutuhkan lintas kelembagaan yang mengurusi ada OJK, Organda, Jasa Raharja, dan Korlantas. Sehingga akan dilanjutkan pertemuan Senin pekan depan," tutur Eko.
 
Eko juga meyakinkan kepada demonstran bahwa dia akan mengawal proses komunikasi tersebut bersama perwakilan dari Aliando
 
"Harus ada kompromi yang dilakukan oleh kementerian. Saya akan mengawal proses ini. Percayakan pada perwakilan kalian," jelas Eko.




(FZN)