Kasus Bayi Debora

Dinkes DKI Temukan Penyimpangan Administratif oleh RS Mitra Keluarga Kalideres

Intan fauzi    •    Rabu, 13 Sep 2017 10:28 WIB
fasilitas kesehatan
Dinkes DKI Temukan Penyimpangan Administratif oleh RS Mitra Keluarga Kalideres
Kepala Dinkes DKI Koesmadi Koesmedi Priharto saat berbincang dengan Metrotvnews.com/Whisnu Mardiansyah

Metrotvnews.com, Jakarta: Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI menemukan perbedaan keterangan pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres dengan orangtua bayi Tiara Debora Simanjorang. Salah satunya soal pihak rumah sakit yang mengaku tidak mengetahui bayi Debora menggunakan BPJS Kesehatan.

Setelah ditelusuri, ditemukan fakta bahwa pihak rumah sakit sebetulnya mengetahui bayi Debora menggunakan BPJS Kesehatan.

"Ada beberapa perbedaan seperti dia kan sudah tahu bahwa kartu BPJS dipunyai keluarga sejak awal. Tapi kan tadinya rumah sakit bilang dia enggak tahu kalau itu BPJS, baru ketika mencari kamar dia baru tahu," kata Kepala Dinkes DKI, Koesmedi, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 13 September 2017.

Baca: Penyidik Segera Rampungkan Pemeriksaan Saksi Kasus Bayi Debora

Meskipun rumah sakit dalam keadaan tidak tahu, jelas Koesmedi, semestinya keluarga Debora tetap tidak dimintai uang muka dalam pelayanan kegawatdaruratan. Sehingga, Dinkes DKI menemukan adanya penyimpangan administratif. "Jadi memang sudah kita putuskan, memang ada penyimpangan administratif yang terjadi," ujar Koesmedi.

Baca: Keluarga Debora dan RS Mitra Keluarga Kalideres Bakal Dipertemukan

Dinkes DKI sudah menyampaikan data yang ditemukan di lapangan kepada tim yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kemudian Kemenkes baru dapat menentukan sanksi apa yang akan diberikan pada RS Mitra Keluarga Kalideres.

"Kita sudah berikan data itu kepada tim untuk mengolah kira-kira apa kesalahannya dan sanksi apa yang bisa diberikan sesuai dengan aturan yang ada," ucapnya.



Berdasarkan aturan, sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi lisan sampai dengan pencabutan izin. Namun, Koesmedi mengatakan, sanksi pencabutan izin perlu dipertimbangkan lagi.

"Kan itu banyak faktor yang harus diperhitungkan. Salah satunya itu rumah sakit jauh di ujung. Masyarakat di situ enggak ada lagi tempat kalau rumah sakit itu ditutup," tutur Koesmedi.


(YDH)

KPK Beberkan Proses Penetapan Tersangka Setya Novanto

KPK Beberkan Proses Penetapan Tersangka Setya Novanto

2 hours Ago

KPK meyakinkan, semua proses hukum sudah sesuai aturan berdasarkan alat bukti permulaan yang cu…

BERITA LAINNYA