KPK DKI Belum Bergerak untuk Kasus Sumber Waras

Nur Azizah    •    Selasa, 09 Jan 2018 17:33 WIB
pembelian lahan rs sumber waras
KPK DKI Belum Bergerak untuk Kasus Sumber Waras
Area luar Rumah Sakit Umum Sumber Waras di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Selasa (30/5). MI/Susanto

Jakarta: Komite Pencegahan Korupsi alias KPK DKI Jakarta belum bergerak menentukan langkah hukum untuk kasus pembelian lahan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW). KPK DKI masih memikirkan apakah mau menempuh jalur hukum atau mencari alternatif lain.

Dalam kasus ini, kata Anggota KPK DKI Tatak Ujiyatin, KPK DKI hanya akan memberikan masukan kepada Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno terhadap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Isi rekomendasi itu meminta YKSW mengembalikan dana Rp191 miliar kepada Pemprov sebagai nilai kelebihan bayar pada pembelian lahan.

"Dalam kasus Sumber Waras sebetulnya posisi Pemda DKI adalah menindaklanjuti rekomendasi BPK. Upayanya bagaimana, itu yang masih dibicarakan. Apakah menempuh jalur hukum atau alternatif lain," kata Tata kepada Medcom.id, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Januari 2018

Hasil pemeriksaan BPK dan KPK bertentangan. Menurut KPK, pembelian lahan Sumber Waras bersih dari unsur tindak pidana korupsi.

"KPK telah menyelesaikan tugasnya, tentu kita apresiasi. Tapi di sisi lain BPK juga menjalankan tugasnya, melakukan audit yang kemudian menyisakan PR bagi Pemda untuk ditindaklanjuti. Jadi pemda menjalankan kewajiban yang diperintahkan dan merespons rekomendasi BPK," terangnya.

Baca: Pemprov DKI Cari Celah Kasus Sumber Waras Diselesaikan di Pengadilan

Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta juga tengah mengkaji upaya penyelesaian kasus pembelian lahan Sumber Waras di pengadilan. Pemprov DKI akan memeriksa klausul perjanjian lahan yang dibeli pada era Gubernur Basuki Tjahja Purnama itu.

"Nanti dari mana kita bisa masuknya (pengadilan) gitu kan, kalau yang namanya perjanjian, ada yang diperjanjikan sebelumnya. Kita lihat di mana kita bisa masuk. Ini yang sedang kita kaji," kata Kabiro Hukum Pemprov DKI, Yayan Yuhana di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Januari 2018.

Kata Yayan, biasanya sengketa kasus jual beli bisa diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dengan prasyarat adanya klausul jual beli antara kedua belah pihak.

"Hukum acaranya di BANI, kita bisa masuk ke situ kalau dari awal ada sengketa. Kalau enggak ada, enggak bisa," jelas Yayan.

Biro Hukum sedang mempersiapkan dokumen-dokumen untuk menindaklanjuti kasus pembelian lahan Sumber Waras. Apakah ada celah atau tidak di klausul perjanjian untuk bisa diselesaikan di meja hijau.

"Substansinya ada di perjanjian. Kita bisa masuk ke mana untuk upaya pembatalan," ujarnya.

Hingga saat ini belum ada pertemuan antara pihak Sumber Waras dan Pemprov DKI. Namun, Pemprov DKI sudah mengajak dan mengantongi sertifikat lahan tersebut. Sertifikat itu juga sudah diubah menjadi atas nama Pemprov DKI.

"Sudah (balik nama) nanti saya cek juga nomor berapa sertifikat pakainya," kata dia.




(AZF)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA